Opini

Independensi Pers dan Gosip Pilpres

HARI Pers Nasional (HPN) baru saja diperingati pada 9 Februari 2019. HPN diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Persatuan

Independensi Pers dan Gosip Pilpres
SERAMBINEWS.COM/MAHYADI
Santunan anak yatim pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Aceh Tengah. 

Di antara dua kubu kontestan tidak ada yang kebal gosip politik. Semua terkena serangan gosip dengan bervariasi bentuk dan ketajamannya. Mayoritas gosip politik mengarah ke calon presiden (capres), baik Jokowi atau Prabowo.

Jokowi terkena badai gosip seputar pencitraan, keturunan Tionghoa dan PKI, ijazah palsu, terlahir non muslim, dicukongi konglomerat besar, dan banyak lagi. Prabowo tidak kalah banyak diterpa gelombang gosip. Misalnya dugaan kewarganegaraan ganda, utang perusahaan Prabowo dan gaji pekerjanya lima bulan belum dibayar, tuduhan penghilangan paksa aktivis 1998, penyiksaan pejuang prokemerdekaan di Timor Timur, dan lainnya.

Komunikonten (2019) melaporkan, satu risetnya yang mengamati dua video gosip terhadap Jokowi dan Prabowo. Gosip Jokowi yang dipilih berjudul “Saksi Hidup PKI Ibu Jokowi” dibuat 2016. Ditonton sebanyak 2.888.751 kali, disukai 3.100 akun, dan tidak disukai 1.900 akun. Sedangkan video gosip Prabowo dipilih judul “Inilah Fakta Ternyata Prabowo Keturunan Cina dan Beragama Kristen”. Video yang dibuat sejak 29 Januari 2018 ini ditonton 3.161.021 kali, disukai 10.000 akun, dan tidak disukai 3.800 akun.

Saling serang gosip terus naik eskalasinya. Hingga kini gosip politik terus berseliweran di tengah-tengah dinamika politik nasional yang memanas. Hal yang dikhawatirkan adalah terus berlangsungnya perang gosip politik yang mengarah hoaks dan menurunkan kualitas demokrasi. Debat Capres mejadi ajang harapan untuk membuktikan adanya perang gagasan dan program.

Strategi revitalisasi
Perang gosip politik memuncak dalam Pilpres 2019 ini. Atas kondisi ini, demokrasi Indonesia mengalami kondisi darurat. Gosip politik yang terbiarkan dan justru dimanfaatkan akan menjadi bola panas yang merusak iklim kompetisi demokrasi. Semua pihak penting melakukan refleksi terkait fenomena perang gosip politik demi perbaikan di masa mendatang.

Pertama, bagi elite politik penting untuk menetralisasi hadirnya gosip politik. Parpol dan politisi mesti memberikan pendidikan politik bagi tim sukses maupun pendukungnya dalam hal etika komunikasi dan strategi pemenangan. Gosip politik apalagi kampanye hitam jangan justru dimasukkan sebagai strategi kontestasi demokrasi.

Kedua, bagi pengamat dan media penting tidak melakukan provokasi dan tidak memberikan informasi tanpa validitas. Setiap informasi meskipun menarik mesti didalami melalui investigasi jurnalistik. Sosialisasi visi dan misi justru lebih penting untuk dikritisi dan didiskusi dalam ruang-ruang jurnalisme media.

Dan, ketiga, bagi publik penting mencerna secara cermat dan bijak terhadap setiap informasi yang datang. Penyakit era virtual seperti sekarang adalah mudah menyebarkan berita melulai forward, retweet, atau copy paste. Publik penting melakukan penyaringan informasi melalui perbandingan ke berbagai sumber, konfirmasi terhadap subyek informasi, atau lainnya.

Hadirnya gosip politik hingga kampanye hitam dapat menjadi batu sandungan dan bom waktu bagi degradasi demokrasi. Gosip politik tidak memiliki peran berarti dalam kontestasi demokrasi. Sebaliknya justru dapat menjadi bumerang yang akan menggerogoti dukungan publik. Semoga gosip politik akan terminimalisasi ke depan dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

* Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA), Yogyakarta. Email: lupy.algiri@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved