Kasus Cerai Marak di Abdya

Permintaan cerai atau gugatan cerai yang diajukan oleh perempuan atau istri marak terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kasus Cerai Marak di Abdya

* Dominan Permintaan Istri
* Januari 36 Perkara

BLANGPIDIE - Permintaan cerai atau gugatan cerai yang diajukan oleh perempuan atau istri marak terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Data yang diterima Serambi, selama Januari 2019 saja sudah 36 perkara perceraian yang ditangani pihak Mahkamah Syar’iyah setempat. Umumnya kasus perceraian itu didominasi oleh pihak istri yang ingin berpisah. Bahkan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat, dari lima orang yang mengajukan cerai, empat orang di antaranya diajukan gugatan oleh istri, dan satu orang oleh pihak suami.

Kepala BKPSDM Abdya drh Cut Hasnah Nur melalui Kabid Pengembangan dan SDM BKPSDM Abdya, Rahmad Sumedi SE kepada Serambi, kemarin, mengatakan, sebelum mengeluarkan rekomendasi gugatan cerai, terlebih dahulu pihaknya melakukan mediasi kedua belah pihak.

Namun, para pasangan suami istri (pasutri) yang ingin mengajukan cerai talak maupun cerai gugat sudah bulat tekad untuk bercerai. Bahkan ada yang telah lama bercerai dan masing-masing telah memiliki pasangan, baru kemudian mengurus akta perceraiannya.

“Tahun 2017 ada yang berhasil rujuk, tapi tahun 2018 hanya satu gugatan yang kita tolak, karena tidak sesuai PP 45 tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi PNS,” ujar Kabid Pengembangan dan SDM BKPSDM Abdya, Rahmad Sumedi SE.

Menurutnya, dalam PP 45 itu rekomendasi bisa dikeluarkan jika pasangannya terbukti berzina, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin (KDRT), pemabuk, penjudi yang sukar disembuhkan, atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Terkait gugatan yang ditolak, karena alasan perceraian hanya masalah dengan ipar. “Ini hanya persoalan dengan ipar. Jadi, satu itu tidak memenuhi syarat, maka kita tolak, dan minta mereka menyelesaikan persoalannya secara baik-baik,” sebutnya. Sementara empat PNS lainnya, katanya, mengajukan gugatan cerai, karena tidak cocok lagi, antara lain faktor ekonomi, sudah lama tidak bersama, dan faktor belum memiliki keturunan.

“Faktor tidak ada keturunan itu diajukan oleh suami, karena sudah belasan tahun menikah belum ada anak. Awalnya, meminta poligami, tapi tidak direstui, sehingga sang suami mengajukan cerai,” ungkapnya.

Kabid Pengembangan dan SDM BKPSDM Abdya, Rahmad Sumedi SE mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir semakin banyak saja warga yang ingin berkonsultasi tentang perceraian dengan pihaknya. Namun, setiap kali ada warga yang datang, pihaknya selalu berupaya memberikan pemahaman agar semaksimal mungkin menjauhi perceraian. Apalagi jika ada anak, yang harus dibesarkan bersama-sama sebagai sebuah kewajiban.

“Semua yang datang itu selalu kita berikan nasihat dan pemahaman tentang agama dan mediasi, sehingga masalah dalam rumah tangga tidak langsung diperkarakan (cerai), namun dibicarakan secara baik sesuai dengan tuntunan agama,” pungkasnya.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved