Politik Uang Marak

Forum LSM Aceh, Selasa (12/2), mengadakan pertemuan Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung

Politik Uang Marak
SERAMBI/BUDI FATRIA
Ketua Panwasli Banda Aceh, Afrida bersama anggota, Eli Safrida dan M Yusuf Al-Qardawi berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia, yang diterima oleh Sekretaris Redaksi, Bukhari M Ali didampingi Manajer Iklan, Hari Teguh Patria, di Meunasah Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (12/2). 

* Banyak Persoalan Luput dari Penyelenggara

BANDA ACEH - Forum LSM Aceh, Selasa (12/2), mengadakan pertemuan Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam beberapa LSM untuk merespon kondisi dan situasi menjelang pelaksanaan Pemilu pada April mendatang. Dalam pertemuan tersebut, konsorsium masyarakat sipil sepakat untuk melakukan pemetaan terkait dengan persiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

“Pertemuan ini digagas untuk merespon kondisi terkini terkait dengan pelaksanaa pemilu di Aceh, sekaligus menjadi titik awal penyatuan masyarakat sipil Aceh,” ungkap Sekjen Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan. Hadir dalam acara terseut di antaranya Pugar, Matahari, The Aceh Institute, JKMA, P3KA, MaTA, Flower, KH Institute dan Parameter Institute.

Sudirman mengatakan, selama ini pihaknya melihat masih banyak persoalan Pemilu yang belum terselesaikan, seperti maraknya politik uang (money politic). “Ini sudah menjadi rahasia umum, tetapi tidak dapat di cegah oleh penyelenggara. Ini sangat aneh, penyelenggara lumpuh oleh tindakan yang mencoreng nilai-nilai demokrasi,” pungkasnya.

Praktik money politic ini dikatakan Sudirman, telah berdampak pada perilaku apatis dan permisif di masyarakat sehingga harus dieleminir. “Masyarakat luas harus harus memahami bahwa satu kecurangan dapat memberi dampak signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh,” tambahnya.

Selain itu terkait pemakaian fasilitas negara oleh petahana untuk kepentingan kampanye politik. Ini juga menjadi persoalan sendiri yang belum dapat diselesaikan. “Masyarakat sipil akan terus menyoroti persoalan-persoalan yang selama ini sudah lazim dilakukan oleh petahana tetapi luput dari pantauan penyelenggara pemilu,” ungkap Sudirman.

Selain itu juga masih banyak persoalan-persoalan lain yang juga luput dari pantauan penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan KIP dan Panwaslih untuk mendiskusikan persoalan di lapangan.

“Kami masih berfikir positif, mungkin selama ini lembaga penyelenggara sudah berkerja keras, tetapi minim publikasi sehingga kinerjanya tidak nampak oleh publik,” ujar Sudirman yang dalam acara tersebut didapuk sebagai juru bicara Organisasi Sasyarakat Sipil untuk pemantauan pemilu 2019.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Aliansi Pembangunan dan Perdamaian Aceh (M@PPA), Azwar, menyatakan keprihatinannya dengan banyaknya beredar hoaks di tengah masyarakat, sehingga berdampak pada sikap apatis masyarakat terhadap Pemilu.

“Hasil riset kami di lapangan, masyarakat sudah terpengaruh dengan isu tenanga kerja asing, kriminaslisasi ulama, isu PKI dan isu agama. Ini sangat berbahaya untuk disintegrasi bangsa, perang wacana tidak dilarang dalam negara demokrasi seperti Indonesia, tetapi yang harus diperhatikan adalah konten yang akan diwacanakan tidak mengarah kepada konflik politik. Kami OMS mengutuk keras penyebaran berita hoaks dan bohong,” pungkasnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved