Politik Uang Marak

Forum LSM Aceh, Selasa (12/2), mengadakan pertemuan Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung

Politik Uang Marak
SERAMBI/BUDI FATRIA
Ketua Panwasli Banda Aceh, Afrida bersama anggota, Eli Safrida dan M Yusuf Al-Qardawi berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia, yang diterima oleh Sekretaris Redaksi, Bukhari M Ali didampingi Manajer Iklan, Hari Teguh Patria, di Meunasah Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (12/2). 

Direktur Parameter Institute, Iqbal Ahmady, juga menyampaikan keprihatinan yang sama. Pihaknya khawatir terkait dengan isu hoaks yang yang beredar di masyarakat yang dapat mengarah kepada perpecahan dan harus segera dicegah. “Hasil riset kami, hoaks secara tidak langsung juga disumbang oleh kampanye kandidat caleg dengan memanfaatkan pisikolgis masa. Ini sangat berbahaya, karena akan meninggalkan bekas,” tuturnya.

Terpisah, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh mengungkapkan bahwa pihaknya belum menemukan adanya indikasi praktik money politic dari para peserta Pemilu 2019 saat melakukan kampanye.

Ketua Panwaslih Banda Aceh, Afrida SE mengatakan, selama ini dalam sehari ada lima titik kampanye tatap muka yang dilakukan caleg di berbagai tempat. Setiap kampanye itu, jelasnya, selalu dipantau oleh tim pengawas.

“Mengenai money politic belum ada bukti. Kalau yang melapor melalui WhatsApp ada,” kata Afrida didampingi dua anggotanya, Eli Safrida dan M Yusuf Al-Qardawi saat bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia, Desa Meunasah Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (12/2).

Dalam pertemuan yang disambut Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali, Afrida menyampaikan bahwa tim pengawas selalu memastikan setiap barang yang diberikan caleg kepada audiennya.

Menurut dia, setiap barang yang diberikan tidak boleh di atas harga Rp 60 ribu, seperti baju, topi, pin, kalender. Hingga saat ini, lanjut Afrida, pihaknya belum menemukan adanya praktik money politic di Banda Aceh.

Namun apabila masyarakat melihat adanya praktik money politic, Afrida meminta untuk segera melapor ke Kantor Panwaslih Banda Aceh di Jalan Tandi, Gampong Ateuk Munjeng, Banda Aceh. “Pelapor harus mampu melampirkan bukti,” katanya.

Dalam kesempatan itu, anggota Panwaslih Banda Aceh, M Yusuf Al-Qardawi juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di tempat yang dilarang oleh KIP setempat.

“Sudah ribuan APK yang sudah ditertibkan. Saat ini sudah bertumpuk bagaikan gunung di kantor. Kita terus membersihkan APK itu terutama di jalan protokol,” katanya.

Yusuf menyatakan, seharusnya warga kota malu ketika melihat berserakannya APK caleg. Padahal, KIP telah menunjuk tempat-tempat yang boleh dan dilarang pasang APK. “Anehnya di lokasi yang telah ditentukan malah tidak di pasang. Sedangkan di tempat dilarang di pasang. Ketika hari ini kita tertibkan, besoknya sudah di pasang lagi, kadang-kadang inilah yang menjadi kewalahan kita,” ungkap Yusuf.(yos/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved