Opini

Setelah Debat, Lalu Apa?

DEBAT calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 17 Februari 2019

Setelah Debat, Lalu Apa?
TribunWow.com/Octavia Monica
Debat Pilpres 2019. 

Oleh Zulfata

DEBAT calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 17 Februari 2019 ini. Kita berharap depat capres putaran kedua ini lebih menarik dibandingkan dengan depat putaran pertama yang berlangsung pada 17 Januari lalu. Di debat pertama, beberapa bentuk emosi yang spontan keluar dari pasangan capres/cawapres ketika membahas isu krusial bangsa ini, mulai dari kusus korupsi kader partai, hak asasi manusia (HAM) hingga kebocoran uang negara.

Jika mencermati pola pemikiran dan gaya komunikasi politik yang dimainkan oleh kedua pasangan capres pada debat pertama itu, tampaknya pola argumentasi dalam debat kedua nanti tak jauh berbeda. Alasannya, masing-masing pasangan capres pada prinsipnya telah mengetahui betul tentang titik besar permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Hanya saja, strategi yang ingin mencari-cari kekurangan lawan debat saja yang dielaborasi oleh masing-masing pasangan capres. Kajian ini mencoba mengajak publik untuk menjawab pertanyaan bahwa setelah debat capres, lalu kita sebagai rakyat yang bertanggung jawab hendak melakukan apa?

Diakui atau tidak, bagi pemilih, terutama tim sukses (timses) ketika memahami dialetika debat perdana capres, bagi meraka tidak akan menggeser dukunganya dari kandidat yang telah didukungnya lebih awal. Justru sebaliknya, para timses mencari-cari untuk mengembangkan argumentasi positif dari kandidat yang didukungnya dan menekan pihak lawan dengan mendramatisir kesalahan argumentasi debat pihak lawannya. Walaupun tidak semua timses berperilaku sedemikian, faktanya berbagai video singkat hasil editan yang bertebaran di media sosial (medsos), seperti WhatsApp dan Facebook cukup menjadi bukti bahwa timses cenderung memanfaatkan ajang debat capres sebagai satu bahan untuk menyerang lawan secara politik di medsos.

Memicu pro-kontra
Benar bahwa debat capres itu penting dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan wewenang mereka untuk menyelenggarakan debat capres agar diketahui oleh publik. Semua ini dilakukan pemerintah melalui kinerja KPU demi mengejewantahkan secara teknis sebagai upaya perwujudan demokrasi secara transparan dan kredibel. Mengenai pelaksanaan teknis yang memicu pro dan kontra debat capres yang diprakarsai KPU tidak mungkin dihindari, sebab pro dan kontra selalu muncul ketika ada dua pihak yang sedang bertarung secara politik. Syogianya publik jangan heran dan risih ketika setelah debat capres, berbagai ujaran kebencian, lelucon tentang kepribadian sang capres dipamerkan di berbagai medsos.

Untuk mewujudkan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, KPU tidak mungkin mampu bekerja sendiri tanpa partisipasi dari rakyat. Sebab KPU hanya salah satu mesin yang mendorong jalannya transformasi kepemimpinan menuju kedaulatan demokrasi Pancasila, selebihnya ada di tangan rakyat. Demikian halnya alokasi waktu bagi pasangan capres yang diberikan waktu singkat untuk memaparkan strtategi pembangunan Indonesia yang bebas korupsi, penuntasan HAM dan penanggulangan terorisme. Sungguh hal ini suatu yang sedikit unik bila dicermati secara studi strategi politik, dengan tidak meyebutkan bahwa pentas debat capres hanya sebatas formalitas sebagai perwujutan perunung-undangan semata.

Sudahlah, mari kita berbaik sangka pada KPU, sudah saatnya rakyat secara sinergi menutupi yang dianggap kurang dalam pelaksanaan Pemilu saat ini. Bukankah segala penentu perubahan itu ada di tangan rakyat? Bukankah ketika rakyat hanya fokus pada kekurangan akan mengakibatkan apatisme berlebihan di tubuh rakyat sendiri? ketahuilah bahwa untuk memenangkan pertarungan politik, tidak ada faktor tunggal yang menentukannya. Melainkan kemenangan politik itu sangat ditentukan oleh kesunggguhan kolektif para elite politik dan timsesnya ketika mendekati rakyat.

Suka tidak suka, catatan sejarah Pemilu bangsa ini merekam bahwa belum ada satu kandidat capres yang mampu penepati janji-janji politiknya secara keseluruhan setelah kemenangan diraihnya. Nawacita presiden di ujung jabatan masih ada yang tersisa dan begitu pula bagi yang ingin menjadi presiden, kita belum mengetahui secara pasti; bagaimana dan apa yang akan terjadi pada negara ini di masa yang akan datang? Untuk itu, jangan sempat gara-gara debat pilpres rakyat merusak tali persaudaran, jangan sempat pula gara-gara debat capres kita menghina kedua capres kita yang pada dasarnya sama-sama memiliki niat baik untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan bangsa ini.

Lalu, apa yang harus dilakukan? Sebagai rakyat yang bertanggung jawab dan masih memiliki semangat untuk membenahi bangsa ini senantiasa kita harus mampu menetralisir arus perpolitikan yang terkesan mengancam nasib masa depan bangsa. Rakyat harus mampu membedakan kabar bohong, bersikap sabar dan mawas diri dari propaganda yang terselipkan ujaran kebencian. Jangan tertipu pada politisi yang bermental populis dan tetap mengedapankan asas persatuan dan kedamaian atas nama bangsa Indonesia.

Tak hanya pilih capres
Perlu disadari bahwa rakyat kali ini tidak hanya memilih capres/cawapres, tetapi masih ada calon-calon lainnya seperti calon DPR dan DPD yang dilakukan secara serentak. Jangan sempat rakyat sukses memilih presiden, namun keliru memilih DPR dan DPD. Sebab belum tentu semua mereka yang terpilih nantinya memiliki niat dan misi yang bertalian secara terpadu.

Momen pemilu harus dimanfaat secara bijak. Selain waktu untuk menentukan kualitas pemimpin, pemilu juga satu penentu kesejahteraan rakyat selama lima tahun ke depan. Yang difokuskan hanya evaluasi keprihatinan kondisi negara saat ini untuk menyejahterakan warga negara, bukan memperkeruh suasan menjalang pemilu tiba.

Rakyat harus mampu berdaulat tanpa terbelah oleh politik identitas sebagai efek strategi politik identitas. Bangsa ini masih menunggu komitmen rakyat dan wakilnya terkait soal penyelesaian kasus HAM, korupsi, nepotisme, impor, lemahnya nilai tukar rupiah, ketimpangan pembangunan daerah, hingga persoalan utang Indonesia. Semua kebijakan terkait rentetan persoalan kebangsaan di atas pada dasarnya berada di tangan rakyat yang senyum, sedih dan perihatin ketika menonton debat capres di berbagai stasiun televisi nasional.

Kunci perbaikan bangsa sesungguhnya berada pada tingkat kesadaran rakyat untuk sabar untuk tidak berpartisipasi dalam praktik politik uang dan sikap menggadaikan kepentingan negara demi kemaslahatan perut keluarga. Misi patriotisme terus dikobarkan pada masyarakat walau masyarakat sedang dilanda politik uang dan ancaman kerapuhan nasional berbasis daring.

Optimisme masyarakat terus dibangun agar mampu menjadi karakter yang patriotis dalam menghadang ancaman politik, dan pancasilais dalam meraih mimpi. Pada akhirnya, semangat inilah semestinya dipraktikkan rakyat untuk menyikapi lebih lanjut setelah debat Pilpres 2019 selesai. Semoga!

* Zulfata, S.Ud,. M.Ag., pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan penulis buku Agapolisme Menata Demokrasi. Email: fatazul@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved