Mendagri Izinkan Anggaran LWN

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan penggunaan anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Mendagri Izinkan Anggaran LWN
IST
AZHARI CAGEE,Ketua Komisi I DPRA 

* Pelantikan Malik Mahmud Dianggap Sah

BANDA ACEH - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan penggunaan anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe Aceh (LWN) karena dianggap pelantikan dan pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe X beberapa waktu lalu sah alias tidak cacat hukum. Karena itu, tidak perlu ada keragu-raguan dalam penggunaan anggaran di lembaga tersebut.

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee, sesuai dengan hasil rapat DPRA dan Pemerintah Aceh dengan Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo di Jakarta, Rabu (13/2). Menurut Azhari, pihaknya diundang langsung ke Kemendagri untuk membahas persoalan pelantikan Wali Nanggroe dan penggunaan anggaran di lembaga tersebut.

“Sebelumnya, Pemerintah Aceh ada mengirimkan surat ke Kemendagri mempertanyakan tertib penggunaan anggaran. Pemeritah Aceh ingin mendapatkan penjelasan tertulis dari Kemendagri, maka untuk itu kami dipanggil hari ini untuk mendengarkan berbagai keterangan,” kata Azhari yang menghubungi Serambi dari Jakarta, kemarin.

Anggota DPRA ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRA yang dipimpin Ketua DPRA, Tgk Sulaiman, telah menyampaikan berkas dan dokumen seluruh mekanisme pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe X, berikut dengan dasar-dasar hukumnya.

“Setelah dilihat dan dipelajari, memang tidak ada masalah apapun dengan persoalan pengukuhan. Pengukuhan itu sah dan penggunaan anggaran juga tidak ada masalah. Artinya sudah dizinkan,” kata Azhari Cagee.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa permasalahan Wali Nanggroe berawal dari katibul wali yang dianggap tidak bekerja sesuai tugasnya sebagai sekretaris dan ASN yang fungsinya melayani segala sesuatu menyangkut dengan kelembagaan Wali Nanggroe dan Wali Nanggroe. “Sehingga komisi pemilihan wali tidak pernah bisa terbentuk,” kata Azhari.

Karena itu, unsur-unsur majelis tinggi Wali Nanggroe, yaitu tuha peut, majelis fatwa, dan tuha lapan memusyawarahkan dan menyepakati Tgk Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe periode berikutnya. “Dan meminta DPRA untuk mengukuhkan kembali dalam sidang paripurna. Dan hal itu telah kita telaah secara hukum dan sesuai, tidak ada masalah,” tambah Azhari Cagee.

Dia menegaskan, saat ini penggunaan anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe tidak ada persoalan lagi. Keragua-raguan yang sempat muncul di pihak eksekutif juga sudah terjawab dalam pertemuan dengan Sekjen Kemendagri. Menurut Azhari, total anggaran yang masuk dalam APBA 2019 yang diusulkan pihak katibul wali sebesar Rp 23 miliar.

“Anggaran itu juga tidak dimusyawarahkan dengan Wali Nanggroe, makanya saya sampaikan katibul wali tidak menjalankan fungsinya,” pungkas Azhari Cagee.

Pertemuan kemarin turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Aceh yakni Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Aceh, Dr M Jafar Mhum. Jafar yang dihubungi Serambi kemarin mengakui jika Kemendagri telah mendengar semua penjelasan dari pihak legislatif Aceh terkait Lembaga Wali Nanggroe.

Dan dalam pertemuan itu juga telah disebutkan bahwa penggunaan anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe tidak ada masalah karena pelantikannya dianggap sah dan sesuai dengan prosedural perundang-undangan. Namun, meski sudah dijelaskan bahwa penggunaan anggaran tidak masalah, Pemerintah Aceh tetap menunggu jawaban tertulis dari Kemendagri.

“Secara subtantif memang sudah dibicarakan tadi (kemarin), tapi kita Pemerintah Aceh tetap menunggu jawaban tertulis terkait ini, karena dalam surat kita sebelumnya, kita meminta Kemendagri berkenan memberi jawaban tertulis terkait penggunaan anggaran di Lembaga Wali Nanggroe ini,” kata Jafar.

Dalam pertemuan itu, selain anggaran, kata Jafar, juga sempat dibahas terkait pelantikan Malik Mahmud yang sempat menuai kontroversi dan soal penguatan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh. “Soal pelantikan tidak ada masalah dan soal anggaran kita menunggu jawaban tertulis, itu saja,” pungkasnya.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved