Australia Pantau Situasi Politik Aceh

Pemerintah Australia menaruh perhatian serius terhadap kondisi di Aceh pascakonflik dan tsunami

Australia Pantau Situasi Politik Aceh
SERAMBI/BUDI FATRIA
Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia, Bukhari M Ali didampingi Manajer Multimedia, Zainal Arifin M Nur menerima kunjungan silaturahmi Kepala Bagian Politik dan Komunikasi Strategis Kedubes Australia di Indonesia, Dave Peebles, di Kantor Serambi Indonesia, di Meunasah Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (14/2). 

* Jelang Pemilu 2019
* Datangi Serambi Indonesia dan DPRA

BANDA ACEH - Pemerintah Australia menaruh perhatian serius terhadap kondisi di Aceh pascakonflik dan tsunami, mulai dari aspek politik, sosial, maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjelang Pemilu 2019, Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Jakarta mengutus Kepala Bagian Politik dan Komunikasi Strategis, Dr Dave Peebles, ke Aceh.

Dalam kunjungannya Kamis (14/2) kemarin, Dave datang ke beberapa tempat, antara lain ke DPRA dan Kantor Harian Serambi Indonesia di Jalan Raya Lambaro Km 4,5 Gp Meunasah Manyang PA, Aceh Besar. Dalam kunjungan ke Serambi, Dave yang datang didampingi seorang staf disambut oleh Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia, Bukhari M Ali dan Manager Multimedia, Zainal Arifin M Nur.

Pada kesempatan itu, Dave Peebles menyatakan keinginannya untuk mempelajari perkembangan Aceh dari sisi sosial, politik, ekonomi, dan keamanan berdasarkan perspektif Serambi sebagai media terbesar di provinsi ini. “Saya ingin mempelajari dari Serambi bagaimana selama 14 tahun terakhir Aceh bisa bangkit dari masa konflik dan tsunami. Pemerintah Australia menaruh perhatian besar kepada Aceh sejak pemulihan bencana tsunami lalu, dengan memberikan berbagai donasi untuk masyarakatnya,” ujar dia.

Dave penasaran bagaimana situasi politik di Aceh saat ini, dinamika di dalamnya, serta hubungan Aceh dengan pemerintah pusat. Menjawab hal itu, Sekretaris Redaksi, Bukhari M Ali mengatakan bahwa Aceh beruntung mendapat legalitas untuk membentuk partai lokal. Menurut Bukhari, hadirnya partai lokal yang diisi mantan kombatan GAM di Aceh membuat semua pihak dapat menikmati demokrasi secara bersama.

“Banyak kepala daerah di Aceh sendiri saat ini berasal dari kombatan GAM, inilah buah dari tsunami. Tidak ada lagi letusan senjata, partai lokal dan nasional bisa jalan berbarengan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Manager Multimedia Serambi, Zainal Arifin, yang menyatakan bahwa legislatif di Aceh juga diperkuat oleh partai lokal. Disebutkan, dari 81 anggota DPRA saat ini, 29 di antaranya berasal dari Partai Aceh dan 3 orang dari Partai Nanggroe Aceh (PNA). “Kehadiran mantan kombatan GAM sendiri memberi warna tersendiri dalam perpolitikan di Aceh,” tambahnya.

Selain itu, Dave juga menanyakan tentang pertumbuhan ekonomi di Aceh pasca tsunami hingga saat ini. Menurut Bukhari M Ali, pertumbuhan ekonomi di Aceh tergolong lambat dan masih di bawah nasional. Salah satu penyebabnya karena tidak tumbuhnya sektor riil. “Tidak ada industri di Aceh. Kalau perkebunan adanya kelapa sawit yang harganya sering anjlok. Pernah ada rencana membangun pabrik semen di Laweung, namun karena tidak diperjuangkan akhirnya gagal,” jelasnya.

Kepala Bagian Politik dan Komunikasi Strategis Kedubes Australia di Indonesia, Dave Peebles, Kamis kemarin juga menemui Komisi I DPRA untuk membahas serta mendiskusikan perkembangan sosial politik di Aceh. Dave beserta seorang staf kedubes diterima oleh tim Komisi I DPRA yang dipimpin Iskandar Usman Al-Farlaky, di salah satu resto di kawasan Ulee Lheu Banda Aceh.

Iskandar Usman, anggota Komisi I DPRA yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh mengatakan, pihak Kedubes Australia ingin mengetahui perkembangan terkini terkait politik dan sosial di Aceh, apalagi menjelang pileg dan pilpres 2019. “Mereka juga ingin ketahui perkembangan pasca damai terkait MoU dan UUPA di Aceh,” katanya.

Selain itu, Dave juga ingin mendapatkan informasi yang utuh tentang pemberlakukan syariat Islam dan iklim investasi di Aceh. “Kami berdiskusi panjang lebar termasuk soal isu media internasional soal pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sebab banyak diberitakan dari sisi negatif, padahal apa yang disampaikan belum tentu benar,” kata dia.

Politisi muda Partai Aceh menambahkan, pihaknya juga mereview kembali catatan regulasi yang selama ini belum dituntaskan oleh pemerintah pusat. Dengan harapan, sebut dia, Australia sebagai bagian dari dunia internasional ikut mendorong pemerintah pusat untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh dan penuntasan seluruh butir-burit MoU Helsinki.

“Kita sudah banyak sekali menerima tamu dari luar negeri baik itu dari Amerika Serikat, Jepang, Filipina, dan Thailand. Sebagian besar malah ingin belajar bagaimana proses damai terwujud di Aceh. Tentu Aceh sebagai laboratorium damai dunia harus menunjukkan diri bahwa yang tertulis benar dilaksanakan dengan baik,” pungkas Iskandar yang ditemani anggota Komisi I seperti Asib Amin, Djasmi Hass, M Saleh, dan M Zaini.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved