Merah Sakti Bersikeras

Harapan puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Subulussalam yang dimutasi bakal bisa dikembalikan ke posis

Merah Sakti Bersikeras
SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
WALI Kota Subulussalam, Merah Sakti 

* Tolak Kembalikan ASN yang Dimutasi

SUBULUSSALAM - Harapan puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Subulussalam yang dimutasi bakal bisa dikembalikan ke posisi semula tampaknya tipis lantaran Wali Kota Merah Sakti keukeuh dengan keputusannya. Hal itu ditegaskan Wali Kota Subulussalam, H Merah Sakti SH saat dikonfirmasi Serambi terkait surat Mendagri RI dan Gubernur Aceh mengenai pengembalian tujuh SK mutasi ASN, Selasa (12/2) sore.

Merah Sakti sempat menanyakan apakah UU No 11 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) hanya berlaku untuk gubernur saja atau juga bisa bagi kabupaten/kota. Jika UUPA juga berlaku bagi kabupaten/kota, tegas dia, maka Subulussalam ikut termasuk. “Sekarang saya tanya, UU No 11 itu berlaku untuk gubernur atau untuk siapa? Kalau berlaku untuk Aceh berarti Subulussalam juga bisa, titik!” tukasnya.

Merah Sakti yang menjadi Wali Kota Subulussalam dua periode itu menyinggung saat mutasi dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah jelang akhir jabatannya pada tahun 2017 lalu. Saat itu, kata Sakti, proses mutasi tanpa melalui assessment, tapi tetap berlaku. “Saya akan mengikuti petunjuk gubernur, tapi sampai sekarang belum ada arahan terkait hal itu,” ujarnya.

Ditanyai soal surat Mendagri RI Nomor 800/9674/OTDA tanggal 11 Desember 2018, Sakti berkilah, belum menerima secara fisik. Lagi pula, ulasnya, surat Mendagri ditujukan ke Gubernur Aceh, sehingga dia hanya menunggu petunjuk dari gubernur yang belum ada sampai sekarang. Oleh karena itu, Wali Kota menegaskan, dia tidak akan membatalkan SK mutasi sebagaimana tuntutan para ASN tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Subulussalam melancarkan aksi protes terkait sederet dugaan mutasi ilegal di daerah itu. Ada tujuh SK mutasi yang disoal para ASN karena dinilai ilegal dan menyalahi aturan. Apalagi, SK mutasi itu juga telah dinyatakan untuk dicabut oleh Mendagri melalui suratnya Nomor 800/9674/OTDA tanggal 11 Desember 2018. Kemudian, Plt Gubernur Aceh juga sudah menindaklanjuti melalui surat Nomor: Peg.800/002/2019 tanggal 8 Januari 2019.

Lebih lanjut, Wali Kota Subulussalam, H Merah Sakti SH mengklaim, mutasi yang dilaksanakannya itu legal karena sudah melalui prosedur yang berlaku seperti dilakukan assessment dan melalui persetujuan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). “Sederhana saja, apakah untuk mengganti seorang kepala sekolah di Sepang (satu desa terpencil di Subulussalam-red), harus melapor ke Jakarta. Tahukah menteri itu kalau Sepang itu jauh, tahu tidak menteri itu kalau kepala sekolah itu hadir atau tidak? Terlalu sakrallah kita kalau hanya untuk mengganti seorang kepala sekolah harus ke Jakarta,” pungkasnya.(lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved