Tersangka Kasus Pungli Wajib Lapor

Polres Aceh Barat memberikan penangguhan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan pungutan

Tersangka Kasus Pungli Wajib Lapor
RADEN BOBBY ARIA PRAKASA, Kapolres Aceh Barat

* Permohonan Penangguhan Penahanan Dikabulkan

MEULABOH - Polres Aceh Barat memberikan penangguhan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) dana untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat. Meski begitu, kedua tersangka yakni SJ (52), mantan camat Arongan Lambalek dan bendaharanya H (35), dikenakan wajib lapor dua kali dalam seminggu.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa SIK, melalui Kasat Reskrim Iptu M Isral SIK kepada Serambi, Kamis (14/2), mengatakan, kedua tersangka ditangguhkan penahanan mereka sejak Senin (11/2) lalu. “Benar ditangguhkan. Namun, setiap hari Senin dan Kamis, keduanya wajib lapor ke Polres,” kata M Isral.

Menurut Kasat Reskrim, pemberian penangguhan penahanan itu karena kedua tersangka dijamin oleh pihak keluarga masing-masing. Sedangkan, terkait kasus itu sendiri, ujar M Isral, masih dalam proses hukum dan tetap diusut hingga tugas. “Berkas perkara juga terus kita lengkapi sesuai petunjuk jaksa,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Aceh Barat telah meningkatkan status Camat Arongan Lambalek, SJ (52) dan staf di kantor camat setempat, H (35) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2018. Polisi kemudian menahan keduanya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi juga menyita uang sebesar Rp 38 juta yang merupakan kutipan untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di kecamatan tersebut. Dalam kasus ini, kedua tersangka dibidik dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasca OTT itu, pelaksanaan MTQ Kecamatan Arongan Lambalek yang direncanakan pada 20 Oktober 2018, di Desa Drien Rampak akhirnya gagal terlaksana.

Sementara itu, track record salah satu tersangka yakni mantan camat Arongan Lambalek, SJ sebagai mantan narapidana kasus korupsi mencuat. Pasalnya, polisi turut merilis bahwa mantan camat Arongan Lambalek, SJ merupakan PNS yang pernah terjerat kasus korupsi dan pernah dihukum selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta serta diharuskan membayarkan uang pengganti sebesar Rp 1 miliar. SJ divonis pada tahun 2011 silam, dalam kasus Uang Untuk Dipertanggung Jawabkan (UUDP) di DPRK Aceh Barat. Saat itu, SJ bertugas sebagai pemegang kas di DPRK Aceh Barat.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved