Rekrutmen P3K belum Final

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menyatakan, hingga kini masih belum memberikan informasi final

Rekrutmen P3K belum Final
Didik Suhartono
Peserta mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkot Surabaya di Gelanggang Remaja, Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/10/2018). Sebanyak 3.425 peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 yang ujiannya dilakukan secara bertahap. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww. (Didik Suhartono) 

* Pemkab Terkendala Anggaran untuk Gaji

MEULABOH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menyatakan, hingga kini masih belum memberikan informasi final terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau disingkat (P3K). Pasalnya, beban gaji untuk P3K yang akan diterima dari jalur honorer kategori dua (K2) itu dibebankan pada APBK.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat, Bustami SE MSi saat ditanyai Serambi, Jumat (15/2) kemarin, mengatakan, dirinya bersama Sekda baru saja kembali dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta untuk menanyakan hal teknis terkait program penerimaan P3K. “Ternyata, penerimaan PPPK dari jalur honorer K2 itu seperti buah simalakama,” kata Bustami.

Dia menyebutkan, Pemkab Aceh Barat diberikan kuota untuk PPPK dari jalur honorer K2 sebanyak 528 orang. Jatah ini lebih sedikit dari jumlah honorer K2 yang ada saat ini sebanyak 873 orang. Sedangkan, pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa penerimaan P3K dari jalur honorer K2 hanya ada tahun 2019, sehingga ada 345 hononer K2 yang tak tertampung.

Di sisi lain, bebernya, penerimaan PPPK dari honorer K2 itu semua dibebankan kepada daerah seperti gaji, tunjangan, serta proses seleksi. Situasi itu, ucapnya, sangat dilematis karena dengan kondisi uang daerah saat ini dipastikan tidak akan mampu untuk memikul semua beben tersebut. “Uang daerah tidak tersedia untuk gaji yang cukup besar karena banyak jumlah yang diterima,” sebutnya.

Bustami membeberkan, Pemkab sebenarnya sudah menyampaikan ke pusat supaya bisa diakomodir melalui dana APBN untuk gaji, seperti gaji CPNS yang dananya bersumber APBN dan masuk ke daerah. “Beban gaji penerimaan P3K melalui APBK itu memang diberlakukan ke semua daerah di Indonesia. Ini tentu sangat memberatkan. Kalau jumlah honorernya sedikit, tidak ada persoalan, tapi kalau melebihi 500 orang, bayangkan berapa uangnya untuk gaji,” tukasnya.

Oleh sebab itu, ungkap Kepala BKPSDM Aceh Barat ini, Pemkab masih menunggu informasi terbaru sehingga bisa diakomodir honorer K2 untuk menjadi PPPK. Bahkan, Pemkab juga belum menempelkan pengumuman terhadap penerimaan PPPK dari jalur honorer K2, meski sudah diberikan kuota oleh Kemenpan RB. “Sejauh ini masih belum final, masih kita tunggu. Kita juga berharap segera ada tindak lanjut dari pusat,” tandasnya.

Daftar online
Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat telah melansir tahapan proses penerimaan PPPK untuk honorer K2 seluruh Indonesia. Pendaftaran dibuka secara online melalui website: http://ssp3k-daftar.bkn.go.id/akun. Penerimaan PPPK tahun 2019 sama seperti proses pendaftaran CPNS yang dibuka akhir tahun 2018 lalu. Untuk pendaftaran PPPK, peserta dari honorer K2 diharuskan menyiapkan pasfoto latar merah, nomor K2, kartu keluarga (KK), ijazah, dan KTP, serta email.

Seperti diketahui, BKN dalam pengumuman pada 8 Feberuari 2019 menyebutkan, pendaftaran PPPK 2019 tahap pertama dibuka hingga 17 Februari 2019. Penerimaan PPPK diperuntukkan bagi tenaga jabatan dosen, guru, dan tenaga kesehatan yang masuk database di BKN. Demikian juga tenaga penyuluh pertanian database di BKN dan Kementerian Pertanian serta guru dan dosen di Kementerian Agama.(riz)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved