BPJS Bayar Klaim Aparatur Desa

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Meulaboh telah menyalurkan klaim perlindungan

BPJS Bayar Klaim Aparatur Desa
bpjsketenagakerjaan.go.id

SUBULUSSALAM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Meulaboh telah menyalurkan klaim perlindungan ketenagakerjaan senilai Rp 3,5 miliar bagi pekerja non-aparatur sipil negara (ASN) dan dan aparatur desa. Hal itu disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Meulaboh, Husaini dalam siaran persnya kepada Serambi, Sabtu (16/2).

Menurut Husaini, klaim sebesar Rp 3,5 miliar itu merupakan akumulasi dari perlindungan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua (JHT), serta santunan kematian bagi pekerja non-ASN dan aparatur desa. “Untuk non-ASN dan aparatur gampong sudah terdaftar di kita sejak Januari 2015 hingga saat ini, berasal dari delapan kabupaten/kota di wilayah barat selatan Aceh yang merupakan wilayah kerja kita,” kata Husaini.

Husaini merincikan jumlah klaim tersebut adalah Rp 525 juta untuk JHT, Rp 120 juta klaim kecelakaan kerja, dan Rp 2,9 miliar untuk santunan kematian kepada ahli waris peserta. Dijelaskannya, besaran santunan tersebut bervariatif sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan.

“Namun, untuk jaminan kematian jika disebabkan bukan karena kecelakaan kerja maka ahli waris berhak mendapatkan biaya santunan sebesar Rp 24 juta ditambah dengan JHT,” ujarnya. “Sedangkan, jika meninggal akibat kecelakaan kerja maka santunan kematian tersebut mencapai 48 kali gaji atau upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan ditambah dengan santunan JHT,” imbuh dia.

Dijelaskan Husaini, proses pengajuan klaim di BPJS Ketenagakerjaan sangat mudah dan cepat, terlebih sudah didukung oleh aplikasi digital yang terintegrasi yaitu BPJSTKU. Selain itu, ulasnya, rumah sakit pusat layanan kecelakaan kerja juga sudah melakukan kerja sama hingga ke tingkat puskesmas sehingga mampu melayani hingga sampai ke level kecamatan.

“Segala informasi dan pengajuan klaim juga sudah digital, sehingga pengecekan jumlah tabungan JHT, laporan JKK dan JKM sampai status kepesertaan dan iuran yang dibayarkan juga bisa dipantau melalui aplikasi ini,” ungkapnya.

Di sisi lain, Husaini memaparkan, sebenarnya kepesertaan untuk pekerja non-ASN dan aparatur desa belum sepenuhnya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kendala di beberapa daerah yang belum terdaftar, urainya, salah satunya adalah masih ada keraguan pemerintah daerah tentang payung hukum pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja honorer, non-aparatur sipil negara, dan aparatur desa.

Padahal, beber Husaini, payung hukumnya merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2018 Pasal 75 Ayat 2 yang baru disahkan di mana ditegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan non-ASN dilaksanakan sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sesuai UU No 40 Tahun 2004 dan UU No 24 Tahun 2011, SJSN dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Sebenarnya tidak perlu ada lagi keraguan karena sudah 41 tahun sejak PT Jamsostek berdiri hingga bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, penyelenggaraan jaminan sosial berupa JHT, JKK, JKM, dan JP, merupakan inti proses bisnis organisasi ini ditambah lagi diperkuat dengan adanya undang-undang SJSN sebagai pondasi pelaksanaannya,” pungkas Husaini.(lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved