Camat tak Lagi Rangkap PPATS

Hampir seluruh camat di Aceh Barat kini tidak lagi merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)

Camat tak Lagi Rangkap PPATS
Serambinews.com
Bupati Bireuen H Saifannur S Sos menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada penerima warga Bireuen, Kamis (31/1/2019) 

* Warga Harus ke Notaris untuk Urus AJB

MEULABOH - Hampir seluruh camat di Aceh Barat kini tidak lagi merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sehingga warga harus ke notaris untuk pembuatan akta jual beli (AJB) tanah. Kondisi ini sangat memberatkan warga dari sejumlah desa di kabupaten itu karena mereka terpaksa harus ke kota untuk mencari kantor notaris jika ingin membuat AJB.

Informasi yang diperoleh Serambi, Minggu (17/2), mengungkapkan, jika biasanya untuk kepengurusan AJB di dapat diteken oleh camat, namun karena kebanyakan camat di Aceh Barat tidak memiliki sertifikat atau belum dilantik sebagai PPATS, sehingga warga terpaksa harus ke kantor notaris di Meulaboh untuk pembuatan AJB. Kondisi ini sangat dirasakan dan memberatkan warga dari desa-desa yang letaknya jauh dari perkotaan.

Sejumlah warga di Aceh Barat mengungkapkan, tidak laginya para camat merangkap jadi PPATS memaksa mereka harus jauh-jauh ke kantor notaris di Meulaboh sehingga memakan biaya lebih besar. Seperti biaya untuk pengecekan tanah, biaya perjalanan, dan biaya-biaya lain. Lain halnya bila di kantor camat, menurut warga, pengurusan AJB akan lebih mudah dan dekat. “Saya harus cari notaris, padahal sudah saya urus ke kantor camat. Tapi, pihak kecamatan tidak melayani karena camat belum merangkap sebagai PPATS,” kata Abdul, warga asal Kecamatan Meureubo.

Menurut Abdul, keadaan ini sangat memberatkan warga karena harus akan banyak memakan waktu dan mengeluarkan biaya lebih besar. Padahal, ujarnya, dengan diteken camat sebagai PPATS maka akan menjadi pemasukan PAD (pendapatan asli daerah) untuk kantor camat, sekaligus memudahkan warga karena jaraknya lebih dekat. Beredar informasi kalau para camat yang menjabat saat ini merupakan proses mutasi yang digulirkan Bupati Ramli MS beberapa bulan lalu, tetapi belum mengajukan diri untuk diusul sebagai PPATS di kecamatan masing-masing.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat, Akhyar Tarfi yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, terkait keluhan warga yang mengurus AJB terutama dari desa harus turun ke kota menyatakan, bahwa seorang camat harus dilantik dulu menjadi seorang PPATS. Namun, sebelum dilantik camat mesti diusul dulu serta di SK-kan oleh Kantor Wilayah BPN Aceh. “Setelah keluar SK baru kami BPN kabupaten melantik camat sebagai PPATS,” katanya.

Akhyar menjelaskan, beberapa waktu lalu ia pernah melantik camat sebagai PPATS, namun sebagian camat itu kena mutasi. Oleh sebab itu, ulasnya, camat yang baru perlu diusul dan dilantik kembali sebagai PPATS. “Setiap ada pergantian camat tentu harus ada pelantikan PPATS baru. Sifat PPATS itu hanya selama menjabat sebagai camat,” ulasnya.

BPN menyarankan kepada para camat yang baru untuk mendaftarkan diri ke BPN guna diusulkan sebagai PPATS. “Terutama tentu untuk camat-camat yang jauh dari pusat kota atau jauh dari kantor notaris sehingga memudahkan warga ketika mengurus akta jual beli tanah atau AJB,” tukas dia.

Di sisi lain, Akhyar meminta, notaris yang telah dilantik sebagai PPAT di Aceh Barat harus memberikan kemudahan kepada warga bila ada yang mengurus AJB. “Artinya, bila ada yang mengurus dari desa maka perlu dibantu sambil menunggu camat yang belum menjabat PPATS. Intinya, kami mendorong notaris membantu warga,” harapnya.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved