Izin Perusahaan THL Milik Prabowo di Aceh Tengah dan Bener Meriah Hingga Tahun 2042

PT Tusam Hustani Lestari (THL) memperoleh Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di beberapa kabupaten di wilayah tengah Aceh,

Izin Perusahaan THL Milik Prabowo di Aceh Tengah dan Bener Meriah Hingga Tahun 2042
Dok. Istimewa
PT Tusam Hustani Lestari (THL) memperoleh Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di beberapa kabupaten di wilayah tengah Aceh selama 43 tahun, atau sampai dengan tahun 2042. 

Laporan Mahyadi | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON – PT Tusam Hustani Lestari (THL) memperoleh Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di beberapa kabupaten di wilayah tengah Aceh, selama 43 tahun, atau sampai dengan tahun 2042.

PT THL merupakan perusahaan yang didirikan tahun 1993 hasil patungan (joint venture) antara PT Alas Helau dengan saham 60 persen, dengan PT Inhutani IV dengan saham 40 persen.

Saat ini, perusahaan yang diklaim milik calon presiden RI nomor urut 2, Prabowo Subianto, telah kembali beroperasi melakukan penebangan, penderesan getah damar serta penanaman kembali.

Berdasaran keputusan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 452/Kpts-II/1992 tanggal 14 Mei 1992, jo nomor 556/Kpts-II/1997 tanggal 01 September 1997 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 97.300 hektar, di Provinsi Aceh kepada PT THL dalam jangka waktu 43 sampai dengan 2042.

Baca: Lahan HTI Milik Prabowo di Aceh Tengah dan Bener Meriah 93.000 Ha, Ini Penjelasan Kadis LHK Aceh

Namun berdasarkan batas yang tertuang dalam Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) yang disetujui oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan melalui surat No. 2095/VII/KP-4.3.3/99 tangga 27 Desember 1999, luas areal PT THL adalah seluas 87.731 hektare.

“Jadi, efektifnya, hanya 87 ribu hektare lebih,” kata Staf Bagian Perencanaan dan Administrasi Umum, PT THL, Husin Canto yang ditemui Serambinews.com, Senin (18/2/2019).

Dari angka 87 ribu hektare lebih, lanjut Husin Canto, berada di enam lokasi atau blok di kawasan Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Baca: Jika Terpilih Jadi Presiden, Ini 8 Janji Prabowo saat Debat Kedua Pilpres 2019

Blok I, kawasan Gunung Salak, seluas 11.713 hektare, blok II Blangkuyu, seluas 12.776 hektare, blok III Lampahan seluas 7.245 hektare, blok IV Burni Telong seluas 1.326 hektare, blok V Bidin seluas 15.725 hektare dan blok VI Jambo Aye 38.910 hektare.

Untuk saat ini, kata Husin Canto, PT THL sedang melakukan aktivitas penebangan, penanaman serta pederesan getah pinus di beberapa blok.

“Aktivitas itu, sudah berjalan, seiring dengan adanya izin. Tapi, ada beberapa blok yang sudah beralih fungsi, seperti lahanya sudah dipakai oleh masyarakat,” jelasnya.

Baca: Dikenal Sebagai Pengusaha Kaya, Berikut 6 Daftar Perusahaan Prabowo di Aceh dan Kalimantan Timur

Ditambahkan, setelah konflik Aceh di tahun 2005 dan 2006, ada aktivitas PT THL di kawasan Blangkuyu, namun sempat berhenti karena adanya moratorium logging yang dikeluarkan Pemerintah Aceh.

“Baru tahun 2016 sampai dengan 2017, aktivitas kembali dilanjutkan. Tahun 2018, tidak ada kegiatan penebangan dan penderesan,” jelasnya.

Terakhir, tambah Husin Canto, kawasan hutan damar yang ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah, tidak semuanya masuk menjadi kawasan HTI yang dikelola oleh PT THL, tetapi ada di bawah pihak Pemerintah Provinsi Aceh.

“Seperti di Isak Kecamatan Linge, ada yang bukan di bawah PT THL,” pungkasnya. (*)

Penulis: Mahyadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved