BKKBN Aceh-Kanwil DJPB Bahas Pengelolaan Anggaran Bersama

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Senin (18/2), menggelar Rapat Pembinaan

BKKBN Aceh-Kanwil DJPB Bahas Pengelolaan Anggaran Bersama
IST
KAKANWIL DJPB Aceh, Zaid Burhan Ibrahim, bersama Kepala Perwakilan BKKBN, Sahidal Kastri, memberikan penjelasan pada Rapat Pembinaan Pengelolaan Anggaran di Ruang Rapat BKKBN setempat, Senin (18/2). 

BANDA ACEH - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Senin (18/2), menggelar Rapat Pembinaan Pengelolaan Anggaran, di ruang rapat BKKBN setempat. Hadir sebagai narasumber Kakanwil DJPB Aceh, Zaid Burhan Ibrahim SE MT, yang memaparkan Spending Review Tahun Anggaran 2019. Rapat yang dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Drs Sahidal Kastri MPd, itu turut dihadiri pejabat administrator dan pegawasan di jajarannya.

Sahidal mengatakan, dalam pengelolaan keuangan diperlukan pengetahuan. Untuk itu, ia berharap agar para satker di jajarannya bisa terus mengupdate ilmu. Dengan adanya rapat tersebut, ia berharap pengelolaan anggaran 2019 bisa mencapai 100 persen dan sesuai peraturan yang ada.

“Pengetahuan dan pengelolaan keuangan kita semakin bertambah. Untuk itu, ilmu perlu terus di-update. Tidak saja sebagai petunjuk dan penambahan, tapi ada hal-hal yang harus kita ketahui terutama apa penyebab pengelolaan keuangan kita tidak mencapai seratus persen,” ungkap Sahidal Kastri.

Sementara Zaid Burhan dalam pemaparannya tersebut mengatakan, tujuan dari spending review yaitu pencapaian value for money, memberikan masukan/rekomendasi dalam penyusunan early warning tahun anggaran berjalan dan untuk penyusunan kebijakan pelaksanaan anggaran. Selain itu, memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penanggaran pada tahun berikutnya, serta sebagai bahan pembinaan kepada satuan kerja terkait guna mengevaluasi kinerja pembangunan dan program prioritas nasional.

Zaid Burhan menyebutkan, ada tiga jenis spending review yaitu review ekonomi, review efisiensi, dan review efektivitas. Review ekonomi dilakukan dalam rangka mengindentifikasi mekanisme perolehan input pemerintah baik barang, jasa yang berpotensi untuk diperoleh dengan harga yang lebih baik.

Sementara review efisiensi untuk mengindentifikasi kebutuhan ideal belanja dan potensi penghematan. Sedangkan review efektivitas dilakukan dengan melihat keterkaitan antara eksekusi belanja, capaian, sasaran, dan target pemerintah.

“Ketiga aspek itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Itu mengapa spending review perlu dilakukan, sehingga penggunaan anggaran sesuai aturan dan sudah diperhitungkan dengan baik out nya. Spending review juga bisa dilakukan satker,” pungkas Zaid Burhan Ibrahim.(rel/jal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved