Opini

Informasi Publik dan Pemerintahan Gampong

PENGELOLAAN informasi publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara

Informasi Publik dan Pemerintahan Gampong
IST
WARGA dan aparat Gampong Lamseunia, Kecamatan Leupung, Aceh Besar, berdiskusi memfinalkan rancangan peraturan gampong (reusam) di meunasah setempat 

Oleh Afrizal Tjoetra

PENGELOLAAN informasi publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara, serta berkonstribusi meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan dan pemenuhan layanan publik. Sebaliknya, pengelolaan informasi publik yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan memberi dampak negatif kepada penyelenggara negara. Misalnya, tingkat kepercayaan publik kepada aparatur desa (selanjutnya disebut gampong) akan menurun dan berpotensi menimbulkan konflik antara penyelenggara pemerintahan gampong dengan masyarakat, maupun antarkelompok dalam masyarakat gampong. Keadaan ini sebagaimana informasi yang berkembang terkait pengelolaan dana gampong (Serambi, 18/2/2019).

Padahal kewajiban pemenuhan layanan informasi publik oleh badan publik sudah diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Pengaturan khusus tentang hak dan kewajiban gampong dan masyarakat gampong terkait layanan informasi publik diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan, Komisi Informasi Pusat sudah pula membentuk Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki SLIP Desa).

Informasi publik di gampong
Merujuk ketentuan umum angka (9) dalam Perki SLIP Desa dinyatakan bahwa informasi publik desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya, Perki SLIP Desa juga memuat tentang empat klasifikasi informasi publik, yakni informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik desa yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik desa yang wajib disediakan setiap saat, serta informasi yang dikecualikan (lebih sering disebut informasi rahasia). Jenis informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, antara lain; memuat profil gampong, matrik program atau kegiatan yang sedang dijalankan, laporan kinerja dan laporan keuangan.

Informasi publik desa yang wajib diumumkan secara serta-merta antara lain terkait dengan bencana alam dan bencana non alam seperti pencemaran lingkungan, serta bencana sosial seperti kerusuhan sosial dan konflik yang terjadi. Sedangkan informasi publik desa yang wajib disediakan setiap saat memuat antara lain tentang daftar informasi publik desa, informasi tentang peraturan desa, serta seluruh informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Mengenai informasi yang dikecualikan, Perki SLIP Desa mengaturnya dalam dalam Pasal 6 ayat (1) pengecualian informasi publik desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dan, ayat (2) mengatur tentang pengeculian informasi publik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah desa. Berbagai jenis informasi publik tersebut diumumkan oleh pemerintahan gampong paling sedikit melalui papan pengumuman gampong dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Pertanyaan yang sering muncul dalam forum diskusi maupun media lainnya; apakah pemerintahan gampong memiliki kewajiban menyediakan informasi publik? Untuk menjawabnya, kita dapat merujuk pada UU KIP dan Perki SLIP.

Berdasarkan UU KIP dan Perki SLIP dinyatakan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau oragnisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Apalagi, melalui Perki SLIP Desa sebagaimana ketentuan umum angka (3) dinyatakan bahwa “Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved