Salam

Kita Harap Kejaksaan Berhasil Berbenah Diri

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mencanangkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)

Kita Harap Kejaksaan Berhasil Berbenah Diri
FOTO HUMAS KEJATI ACEH
KAJATI Aceh, Irdam SH MH disaksikan Asintel dan Aspidsus Kejati Aceh, Mukhlis SH dan T Rahmatsyah SH MH menandatangani dokumen pakta integritas pembangunan zona integritas menuju pencanangan wilayah bebas korupsi (WBS) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Kejati Aceh, seusai apel pagi di halaman kantor tersebut, Senin (18/2). 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mencanangkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada semua jajaran kejaksaan di provinsi ini. Pencanangan zona integritas itu dilakukan secara terbuka agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau dan mengawal program reformasi birokrasi di lingkungan kejaksaan, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.

AKeberhasilan pelaksanaan pencanangan WBK dan WBBM di Kejaksaan Tinggi Aceh akan ditentukan oleh niat dan keseriusan semua pihak yang telah diberi tugas dan kepercayaan. Percayalah, segala upaya kita akan memberikan manfaat bagi diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat luas,@ katanya.

Ya, kita sangat mengapresiasi niat baik pihak kejaksaan untuk menciptakan dua hal penting, yakni bersih korupsi serta bersih birokrasi. Dan, kita juga berharap semoga apa yang dicanagkan itu bisa berhasil. Bicara birokrasi di kejaksaan, sejak lama sudah mendapat sorotan. Secara nasional kejaksaan dinilai sangat lambat mereformasi dan memperbarui birokrasinya. Pemberian sanksi dan penghargaan dalam kinerja kejaksaan di Indonesia juga dinilai kurang berjalan.

Karenanya, hasil evaluasi tiga tahun lalu, kejaksan menjadi salah satu lembaga negara yang kinerjanya dianggap buruk. Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat kinerja Kejaksaan Agung berada di peringkat paling bawah atau nomor 86 dengan skor 50,02. Aspek aspek penilaian tersebut terkait dengan penerapan manajemen kinerja dalam membangun etos kerja pemerintahan. Makanya, pencanangan WBK dan WBBM adalah hal yang tepat. Sebab, orientasi kinerja itu bertujuan memberi manfaat bagi publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pemerintah yang mendapat amanat.

Seorang Komisioner Komisi Kejaksaan mengatakan, rendahnya kinerja kejaksaan antara lain karena belum mampu menjawab keinginan publik akan kepuasan keadilan. Indikator kepuasan memang sangat relatif, akan tetapi banyak kasus yang dipersoalkan masyarakat menjadi salah satu gambaran ketidakpuasan.

Karena itulah sejak beberapa tahun lalu, kejaksaan berusaha membangun kembali kepercayaan publik (public trust). Pembenahannya meliputi mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang undangan dan pelayanan publik.

Dan, WBK dan WBBM yang dicanangkan di Aceh itu adalah bagian dari tiga program fokus kejaksaan. Yakni, pembersihan penegakan hukum oleh Kejaksaan dari korupsi, serta transparansi publik sebagai tuntutan yang harus direspon Kejaksaan.

Aceh termasuk daerah yang kejaksaannya paling sering mendapat sorotan kalangan LSM antikorupsi. Sorotan itu antara lain karena adanya pananganan kasus-kasus dugaan korupsi yang dianggap tidak tuntas, bahkan menggantung bertahun-tahun. Padahal, jika niat kejaksaan ingin membangun kembali kepercayaan publik (public trust), hal-hal seperti itu tak boleh terjadi. Dan, publik menunggu hasil implementasi WBK dan WBBM di Aceh.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved