Salam

Kebijakan tentang Hutan di Aceh Perlu Dievaluasi

Hasil pantauan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mengungkapkan, sejak beberapa tahun lalu lahan

Kebijakan tentang Hutan di Aceh Perlu Dievaluasi
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Muhammad Nur, Direktur WALHI Aceh 

Hasil pantauan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mengungkapkan, sejak beberapa tahun lalu lahan yang dikelola PT Tusam Hutani Lestari (THL) --perusahaan milik Prabowo Subianto--sudah banyak dikuasai para perambah. “Ada aktivitas illegal logging di sana,” kata LSM yang konsen bidang pelestarian alam itu.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, mengatakan lahan hutan tanaman industri (HTI) –Prabowo mengatakan lahan itu berstatus Hak Guna Usaha atau HGU– yang dikuasai PT THL berada di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Data Walhi menyebut luasnya 97.300 hektare (ha), berbeda dengan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh yang menyebut luasnya 93.000 ha.

Awalnya, PT THL ini berkewajiban menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan, yaitu PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Namun dalam rentang waktu 15 tahun terakhir, PT THL tidak melakukan operasi secara normal, karena PT KKA tutup. Kemudian PT THL diarahkan untuk memasok kebutuhan kayu lokal, tetapi PT THL tidak melakukan itu. Hasil monitoring Walhi Aceh tahun 2016, ternyata areal tersebut telah ‘dikuasai’ atau dirambah oleh warga dan banyak terjadi aktivitas ilegal logging di dalamnya. Walhi berencana memantau lagi aksi perambahan hutan yang terjadi di sana.

Yang menguasai lahan seperti THL, di Aceh ini ada banyak perusahaan. Dan, sejak dimoratorium logging oleh Gubernur Irwandi Yusuf, kondisi lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar itu sama saja. Yakni, secara resmi memang tak ada produksi kayu bulat atau balok. Namun, panglong-panglong kayu di Aceh tetap saja mendapat pasokan kayu-kayu balok nyaris setiap hari. Sesekali kita juga membaca berita di media massa tentang adanya penangkapan kayu illegal. Itu mengindikasikan ada aktivitas perambahan hutan secara terus-menerus di tengah berlakunya moratorium logging.

Pertanyaan kita, jika memang setuju dengan moratorium logging, mengapa pemerintah bersama aparatnya tak sanggup mengamankan kebijakan itu. Sebaliknya jika masyarakat tak boleh menebang kayu di hutan secara resmi, mangapa pula penebangan hutan secara illegal terus berlanjut?

Oleh sebab itu, mumpung sedang heboh, harusnya kebijakan tentang penguasaan dan eksploitasi hutan harus dievaluasi kembali, terutama supaya kekayaan alam itu bermanfaat untuk masyarakat secara resmi, bukan untuk segelintir perambah. Atau kalau memang tak ada lagi hutan Aceh yang boleh dieksploitasi, maka pemerintah harus bersikap lebih tegas.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved