60 Persen Lahan Prabowo di Aceh Produktif, Sisanya Dipakai Masyarakat dan Pemerintah

Ia mengungkapkan, dari total keseluruhan lahan PT THL tersebut, yang dikelola produktif hanya sekitar 60 persen.

60 Persen Lahan Prabowo di Aceh Produktif, Sisanya Dipakai Masyarakat dan Pemerintah
KOMPAS.com/ Iwan Bahagia SP
Sejumlah jurnalis berada di lokasi penyadapan getah dalam program Journalit Visit terkait Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Provinsi Aceh, menyangkut sertifikasi legalitas kayu oleh PT THL, Selasa (11/12/2018).(KOMPAS.com/ Iwan Bahagia SP) 

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur kepada Serambi, Selasa (19/2) mengungkapkan lahan hutan tanaman industri (HTI) yang dikuasai PT THL berada di Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Data Walhi Aceh menyebutkan luas lahan Prabowo 97.300 hektare (ha), berbeda dengan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh yang menyebutkan 93.000 ha.

 "Luas HTI Prabowo itu 97,300 hektare bukan 93.000 hektare seperti yang disampaikan Kadis DLHK Aceh (kepada Serambi, 18 Februari 2019)," kata M Nur.

Menurut M Nur, PT THL memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), berdasarkan SK.556/Kpts-II/1997 dengan luas areal kerja 97.300 ha dan izin tersebut akan berakhir pada 14 Mei 2035.

Pada awalnya, PT THL ini berkewajiban menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan, yaitu PT Kertas Kraft Aceh (KKA).

Namun dalam rentang waktu 15 tahun terakhir, PT THL tidak melakukan operasi secara normal, dikarenakan PT KKA tutup.

Kemudian PT THL diarahkan untuk memasok kebutuhan kayu lokal, tetapi tidak melakukan itu.

Hasil monitoring Walhi Aceh tahun 2016, areal tersebut telah 'dikuasai' atau dirambah oleh warga dan banyak terjadi aktivitas ilegal di dalamnya.

"Setiap malam keluar kayu dari areal kerja PT THL yang dilakukan oleh pelaku illegal logging, kondisi ini ibarat membuka kios dalam toko. Kalaupun tidak dikelola seharusnya jangan diberi ruang untuk aktivitas ilegal. Aktivitas ilegal dalam areal kerja PT THL diduga melibatkan banyak pihak, termasuk para pengusaha yang ada di Bener Meriah," ungkap M Nur merujuk pada data tahun 2016.

Kondisi sekarang tidak jauh beda dengan tahun 2016.

Menurut M Nur, kasus tersebut sebenarnya sudah diketahui masyarakat umum.

"Sayangnya tidak pernah muncul ke permukaan sebelum diucapkan oleh Pak Jokowi saat debat. Makanya kita berencana akan kembali melakukan monitoring aksi perambahan hutan yang terjadi di sana dalam tahun ini," kata M Nur.

Padahal, lanjut M Nur, sejak moratorium logging ditetapkan melalui Intruksi Gubermur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05/INSTR/2007, perusahaan yang beroperasi di HTI tidak bisa bekerja lagi.

Kecuali, apabila Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe mulai beroperasi karena bahan baku kayu digunakan dari perusahaan itu. Tapi kondisi saat ini aktifitas illegal logging sudah marak di sana.

"Dengan menelantarkan areal izin, PT THL sudah sepatutnya mendapatkan sanksi. Dengan menelantarkan areal kerja yang telah dipercayakan oleh pemerintah, PT THL telah melanggar hukum dan sudah saatnya mendapatkan sanksi atas kelalaian tersebut. Karena dalam areal kerja PT THL telah banyak terjadi aktifitas ilegal," ungkap aktivis lingkungan ini.

Tak hanya Prabowo

Dari data Walhi Aceh yang diperoleh Serambi mengungkapkan bahwa bukan hanya perusahaan Prabowo saja yang menguasa lahan di Aceh.

Setidaknya ada lima perusahaan lain yang memegang IUPHHK bahkan ada perusahaan yang penguasaan lahannya lebih besar dari perusahaan PT Tusam Hutani Lestari (97.300 ha di Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah).

Kelima perusahaan tersebut adalah PT Aceh Nusa Indrapuri (106.196 ha di Aceh Besar dan Pidie), PT Rencong Pulp and Paper Industry (10.384 ha di Aceh Utara) yang izinnya dikeluarkan oleh Gubernur Aceh pada 2011 dan 2012, PT Rimba Penyangga Utama (6.150 ha di Aceh Timur), PT Rimba Timur Sentosa (6.250 ha di Aceh Timur), dan PT Rimba Wawasan Permai (6.120 di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa).

Selain data dari Walhi, Serambi juga memperoleh peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Data dalam format pdf tersebut memuat sejumlah nama perusahaan lain yang juga telah memiliki IUPHHK-Hutan Alam dan IUPHHK-Hutan Tanaman yaitu Kop Ponpes Najmussalam, PT Aceh Inti Timber, PT Alas Aceh Perkasa, PT Lamuri Timber, PT Raja Garuda Mas, PT Trijasa Mas Karya Inti, PT Wiralano, calon areal PT Bakau Bina Usaha, dan PT Gunung Medang Raya Utama. (Kompas.com dan Serambinews.com)

Baca: Biksu Asal Thailand Tewas Diinjak Gajah, Menolak Pindah dari Jalur Gajah dan Tetap Bermeditasi

Baca: Haji Uma Fasilitasi Pengobatan TKI Aceh yang Koma Tiga Hari di RS Malaysia

Baca: Jelang Pemilu April 2019, Polres Langsa Adakan Tabligh dan Doa Bersama

Editor: faisal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved