Salam

Masyarakat Hanya Butuh Birokrasi Jujur dan Bersih

Jajaran kejaksaan dan instansi lain di Aceh dalam kurun waktu sebulan terakhir melakukan kegiatan penetapan zona

Masyarakat Hanya Butuh Birokrasi Jujur dan Bersih
Dok. Humas Kejari Banda Aceh
Kajari Banda Aceh, Erwin Desman melihat Kasubbagbin, Afifuddin SH dan Kasi Intel, Baginda SH menandatangani pakta integritas penetapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di kantor kejaksaan setempat, Rabu (20/2/2019). 

Jajaran kejaksaan dan instansi lain di Aceh dalam kurun waktu sebulan terakhir melakukan kegiatan penetapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Program itu dilaksanakan atas perintah Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang grand disain reformasi birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah.

Pencanangan WBK dan WBBM juga telah dilaksanakan oleh Kejati Aceh pada Senin (18/2) dan beberapa Kejari lain di Aceh. Terakhir pencanangan senada dilakukan pada lingkup Kejari Banda Aceh, ditandai dengan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama oleh kepala dan pegawai Kejari setempat, Rabu (20/2).

Kepala Kejari (Kajari) Banda Aceh, Erwin Desman SH MH dalam sambutannya mengatakan, pencanangan program tersebut sebagai awal pihaknya menciptakan jaksa yang bersih dan transparan. “WBK dan WBBM ini ibarat pisau bermata dua. Apabila kita menghindari korupsi di instansi kita, otomatis birokrasi kita bersih dan dapat melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita sudah siap melaksanakan WBK dan WBBM dan memastikan instansi kejaksaan bebas dari praktik pungli dan korupsi,” kata Erwin melalui harian ini, edisi kemarin.

Kita sambut baik niat dan komitmen kuat PP nomor 81 dengan tujuan reformasi birokrasi itu, termasuk di jajaran penegak hukum. Hanya saja sangat tidak diharapkan, jika pencanangan itu hanya sebagai sebuah ritual formalitas semata.

Khusus di dunia penegakan hukum, perjalanan waktu membuktikan, dunia hukum kita penuh dengan warna kelabu. Mulai dari tataran panitera, jaksa hingga hakim. Mulai dari level kabupaten/kota hingga di tingkat Kejaksaan Agung.

Beberapa contoh kasus tentang itu, antara lain yang melibatkan mantan Jaksa Chuck Suryosumpeno selaku Ketua Tim Satgasus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan Agung, Kasi Intel Kejati Bengkulu Parlin Purba, kasus pedangdut Saiful Jamil yang menyeret panitera dan kemudian tersebut-sebut ada keterlibatan jaksa dan hakim. Masih seabrek daftar hitam lainnya, baik itu kasus amoral dengan kalien dan tahanan, hingga menguras kartu ATM milik tersangka.

Itulah warna kelabu dari dunia hukum kita, yang telah mengemuka ke tengah masyarakat. Kita hargai komitmen bersih bersih melalui pencanangan WBK dan WBBM itu. Tapi--sekali lagi--satu hal yang harus diingat, masyarakat tak butuh pencanangan ini dan itu, jika itu ujung ujungnya hanya simbol dan sloganistis belaka. Rakyat hanya butuh terwujudnya birokrasi yang bersih, jujur, dan tidak malah memeras rakyat, yang bahkan hingga ke tulang sumsum. Baik itu di tataran birokrasi umum, serta tentu saja dalam hal penegakan hukum atau low enforcement. Itu saja!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved