Opini

GSA (Gula Sawit Aceh)

KELAPA Sawit (Elaeis Guineensis) adalah komoditas penyumbang devisa terbesar yang mencapai US$ 22,9 miliar

GSA (Gula Sawit Aceh)
Air Krueng Trang yang berada di Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya tercemar limbah buangan dari PT Beurata Subur Persada. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan pengolahan buah kelapa sawit, Kamis (5/7) SERAMBI/RISKI BINTANG 

Oleh Azanuddin Kurnia

KELAPA Sawit (Elaeis Guineensis) adalah komoditas penyumbang devisa terbesar yang mencapai US$ 22,9 miliar, dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono. Sektor kelapa sawit berperan penting bagi perekonomian nasional. Pertumbuhan di sektor ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Tercatat total nilai ekspor produk sawit pada 2017 sebesar Rp 239 triliun yang merupakan terbesar dan lebih besar dari sektor minyak dan gas. Di sektor ketahanan energi, penerapan kebijakan mandatori biodiesel (Agustus 2015 sampai 30 Juni 2018) menciptakan penghematan devisa sebesar US$ 2,52 miliar atau Rp 30 triliun (nasional.tempo.co).

Walaupun demikian, tidak dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga sarat masalah salah satunya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, konflik lahan, perubahan vegetasi besar-besaran, kerusakan daerah aliran sungai dan lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 mengenai moratorium atau penghentian sementara perluasan lahan sawit tertanggal 19 September 2018. Dalam Inpres tersebut, pemerintah menegaskan menghentikan sementara pemberian izin lahan sawit selama masa tiga tahun.

Inpres tentang penundaan dan evaluasi perizinan serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit ini di antaranya bertujuan meningkatkan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan. Lewat Inpres, pemerintah juga hendak memberikan kepastian hukum, serta menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca. Selama ini industri kelapa sawit mendapatkan sorotan karena perluasan lahan secara masif berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas karbon.

Belum berjalan baik
Menurut Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI, Khalisah Khalid, Tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit belum berjalan baik. Banyak izin yang tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan konflik agraria di masyarakat. Walau demikian, upaya pemerintah melakukan moratorium izin perkebunan sawit dengan menerbitkan inpres tersebut perlu diapresiasi. Inpres itu menjadi langkah awal pemerintah untuk membenahi tata kelola perkebunan sawit (www.hukumonline).

Dalam upaya menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit seperti diamanatkan Pasal 93 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah implementasi telah ditetapkan PP No.24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Perpres No.61 Tahun 2015 jo Perpres No.24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Kepdirjenbun No.29/2017 dan berbagai aturan perubahannya tentang pedoman peremajaan kelapa sawit pekebun.

Peraturan perundangan tersebut, menjadi landasan penetapan dan teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit secara terencana dan tepat sasaran. Kebijakan ini menyediakan landasan pengaturan skala prioritas pembangunan perkebunan kelapa sawit milik pekebun sesuai dengan kebutuhan.

Dukungan pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan tersebut antara lain melalui kegiatan peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana. Kegiatan tersebut mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik pekebun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved