Salam

Mana Pengawas, Pupuk Bersubsidi Kok Langka?

Kelangkaan pupuk bersubsidi kembali melanda beberapa sentra pertanian dalam wilayah Aceh. Yang sangat menyedihkan

Mana Pengawas, Pupuk Bersubsidi Kok Langka?
Serambinews.com
Seorang buruh menyusun barang bukti pupuk bersubsidi sebanyak 5 ton yang kini diamankan di Polres Pidie, Jumat (18/1/2019) 

Kelangkaan pupuk bersubsidi kembali melanda beberapa sentra pertanian dalam wilayah Aceh. Yang sangat menyedihkan, kelangkaan itu justru terjadi pada saat petani sedang sangat membutuhkan pupuk di awal musim tanam. Kelangkaan terparah antara lain terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kali ini, pupuk jenis NPK, Ponskha, dan SP-36 dilaporkan benar-benar menghilang di kios-kios pengecer resmi selama dua pekan terakhir.

Kondisi ini sangat meresahkan para petani karena tanaman padi yang sudah memasuki umur antara 15 sampai 20 hari sangat membutuhkan pemupukan awal. Keterlambatan pemupukan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan batang yang berujung menurunnya tingkat produksi gabah.

Makanya, sebagian petani terpaksa menggunakan pupuk NPK nonsubsidi yang harganya tinggi mencapai Rp 185.000 persak isi 50 kilogram. “Kami minta pihak distributor segera menyalurkan pupuk bersubsidi ke kios-kios pengecer karena memang sangat dibutuhkan. Sebab, bila pemupukan awal terlambat dikhawatirkan berpengaruh terhadap produktivitas gabah,” kata seorang petani di sana.

Ya, kita sangat menyesalkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi setiap tahun dan terjadi pada saat petani sangat membutuhkannya. Padahal, kita tahu, pihak produsen pupuk selalu mengaku telah memproduksi pupuk nonsubsidi sesuai “pesanan” pemerintah dan telah didistribusikan sesuai jatah masing-masing daerah.

Namun, seperti yang terjadi saat ini di beberapa wilayah Aceh, para petani tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Pertanyaan kita, siapa yang serakah mengambil pupuk murah jatah petani setiap tahun? Kedua, apa pula tugas pengawas distribusi pupuk daerah?

Sesungguhnya, pupuk bersubsidi itu merupakan barang dalam pengawasan. Makanya Tim Pengawas Pupuk di daerah ini harus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi kepada petani yang sudah terdaftar dalam kelompok tani serta menjual pupuk berdasarkan HET. Dan, pengawas harus bertindak cepat, pupuk sangat dibutuhkan petani khususnya pada tanaman padi. Jangan karena tidak ada pupuk, ketahanan pangan kita menjadi terganggu dan pendapatan petani turun.

Jadi, kita ingin mengingatkan bahwa pemerintah harus menjamin kemudahan akses petani terhadap pupuk, terutama pupuk bersubsidi. Sebab, petani kita yang hampir semuanya miskin itu hanya mampu membeli pupuk yang sebagian harganya sudah disubsidi oleh pemerintah.

Kemudian, pemerintah bersama aparat penegak hukum juga harus berani menindak oknum-oknum yang telah merampas hak-ahak petani. Sebab, sejak lama muncul kecurigaan adanya mafia yang bermain di balik kelangkaan pupuk bersubsidi. Makanya, pemberantasan praktek mafia pertanian, khususnya di mata rantai distribusi pupuk adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi demi tersedianya kebutuhan pupuk bagi petani.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved