PN Mediasi Pemko-Pemilik Lahan

Sengketa perdata antara Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dengan pemilik lahan, H Anwar Rustam Bancin

PN Mediasi Pemko-Pemilik Lahan
dailymail.co.uk
Ilustrasi 

* Kasus Gugatan Pengadaan Tanah

SUBULUSSALAM - Sengketa perdata antara Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dengan pemilik lahan, H Anwar Rustam Bancin alias H Toke kini dalam tahap mediasi yang diarahkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Singkil). Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulussalam, Syahpudin terkait gugatan H Toke dalam hal pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah jabatan di daerah tersebut.

“Kita diberi waktu untuk bermusyawarah dengan pemilik tanah,” kata Syahpudin kepada Serambi, Kamis (21/2). Menurut Syahpudin, opsi bermusyawarah ini merupakan arahan pengadilan pada sidang pertama, beberapa waktu lalu. “Masa bermusyawarah ini diberikan pengadilan hingga akhir Februari ini,” imbuh dia.

Syahpudin pun mengaku telah menyampaikan hal itu ke pimpinannya Wali Kota dan Sekda Subulussalam. Namun, lanjutnya, sejauh ini pihak Pemko belum sempat bermusyawarah karena kesibukan sang pimpinan, sehingga belum ada kesimpulan lanjut atau tidaknya pembelian tanah milik H Toke tersebut. “Saya sudah sampaikan ke pimpinan, tapi karena ada agenda lain jadi belum sempat duduk bermusywarah,” ucapnya.

Seperti pernah diberitakan, Wali Kota Subulussalam bersama sejumlah jajarannya digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Singkil terkait pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah jabatan di daerah tersebut. Gugatan dengan Nomor 10/Ptda/2018/PN/SKL itu diajukan H Anwar Rustam Bancin alias H Toke selaku pemilik tanah melalui kuasa hukumnya, H Ali Hasan Husin SH & Associates pada 12 Desember 2018 lalu.

H Anwar Rustam mengatakan, gugatan ini terpaksa diajukan karena dia merasa dibohongi Pemko terkait pengadaan tanahnya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri. “Saya merasa dibohongi, berbagai data dan berkas sudah saya siapkan. Tapi, saat mau proses pembayaran, tiba-tiba batal. Ini jelas pembohongan alias pemberi harapan palsu,” ungkap H Toke kepada Serambi, bulan lalu.

Sedangkan, pihak Pemko yang diwakili Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulussalam, Syahfuddin berkilah, batalnya proses pembayaran tersebut akibat dana untuk membeli tanah milik H Toke tidak tersedia lantaran terkendala saat perubahan APBK 2018 lalu. Padahal, lanjut Syahfuddin, pembelian lahan tersebut diharapkan melalui APBK perubahan.(lid)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved