Rekanan Wanprestasi, Petani Rugi

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menyorot pemutusan kontrak oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan

Rekanan Wanprestasi, Petani Rugi
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Bibit pinang unggul jenis betara di Kabupaten Abdya 

* Kasus Pemutusan Kontrak Pengadaan Bibit Pinang

MEULABOH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menyorot pemutusan kontrak oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Barat terhadap rekanan pemenang proyek pengadaan bibit pinang senilai Rp 2,8 miliar dengan anggaran tahun 2018. Pemutusan itu dilakukan karena rekanan dinilai wanprestasi karena tidak mampu menyediakan bibit sebagaimana tercantum dalam kontrak.

“Pengadaan bibit yang tidak maksimal ini telah membuat petani sebagai penerima bantuan dirugikan,” kata Edy Syahputra, Koordinator GeRAK Aceh Barat dalam keterangannya kepada Serambi, Minggu (24/2). Edy menegaskan, langkah yang Disbunnak Aceh Barat itu tergolong telat. Seharusnya, ucap dia, pemutusan kontrak kepada rekanan proyek pengadaan bibit pinang senilai Rp 2,8 miliar dilakukan pada akhir tahun 2018 lalu. “Ini meski sudah dilakukan addendum (perpanjangan kontrak), hingga akhir pelaksanaan rekanan juga tidak mampu sehingga petani sebagai penerima manfaat yang dirugikan,” ulasnya.

GeRAK menduga pihak-pihak terkait dalam proyek bibit pinang di Disbunnak lalai dalam melihat kesanggupan rekanan tersebut. “Addendum yang diberikan kepada penyedia terlalu dipaksakan. Karena ini sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, maka masyarakat tentunya berharap ada kejelasan atas pemeriksaan itu untuk menemukan titik terang,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Disbunnak Aceh Barat telah memutuskan kontrak terhadap rekanan pemenang proyek pengadaan bibit pinang senilai Rp 2,8 miliar anggaran tahun 2018. “Sudah kita putuskan kontrak. Berakhir 16 Februari 2019 lalu, yakni masa addendum (perpanjangan kontrak),” kata Kadisbunnak Aceh Barat, Ir Said Mahjali MM, Kamis (21/2).

Said Mahjali menyebutkan, rekanan pemenang tender hanya mampu menyediakan bibit pinang sekitar 20 persen lebih. Sehingga, proses pembayaran juga disesuaikan dengan jumlah bibit yang berhasil direalisasikan kepada calon penerima yakni petani di Aceh Barat.

“Hanya sebagian saja yang disalurkan karena rekanan tidak mampu menyediakan semua. Terhadap adanya addendum proyek pengadaan bibit pinang, itu diberlakukan sistem denda kepada rekanan tersebut. Bibit yang disalurkan harus bersertifikasi sebagaimana aturan berlaku yakni usia bibit pinang minimal 5 bulan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra menekankan, ketidakmampuan pengadaan bibit pinang betara hingga 100 persen oleh rekanan harus menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Barat. Tujuannya agar kasus seperti itu tidak terulang lagi, terlebih ada pengadaan serupa dalam tahun anggaran 2019 dengan dana yang lebih besar yakni Rp 8 miliar. “Semoga pihak dinas yang menyiapkan pengadaan, baik fisik dan nonfisik di tahun 2019, dapat berhati-hati dalam tender dengan aturan yang sudah jelas,” harapnya.

Di sisi lain, Edy juga meminta apa yang disampaikan pihak Disbunnak pada pekan lalu, bahwa rekanan hanya mampu merealisasi 20 persen lebih bibit pinang, dapat dilakukan pengecekan ke lapangan. “Artinya, perlu dipastikan kembali terhadap lebel sertifikasinya sehingga masyarakat menerima yang terbaik,” tutupnya.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved