Salam

Banyak Plt, Banyak Problem

Saat ini ada sejumlah jabatan penting dalam Pemerintahan Provinsi Aceh yang dijabat oleh pelaksana tugas

Banyak Plt, Banyak Problem
DOK. SERAMBINEWS.COM
Tiga calon sekda Aceh, (dari kiri) Taqwallah, M Jafar, dan Kamaruddin Andalah. 

Saat ini ada sejumlah jabatan penting dalam Pemerintahan Provinsi Aceh yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Dua di antaranya adalah Plt Gubernur dan Plt Sekdaprov. Ada yang menilai kondisi ini berpeluang terjadinya malaadministrasi. Yang menjadi pertanyaan kita adalah seberapa lama jabatan sepenting gubernur dan sekda bisa dijalankan secara efektif oleh seorang Plt?

Para ahli administrasi pemerintahan mengingatkan bahwa segala tindakan dan perbuatan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan merupakan tindakan administratif. Memang, gubernur/bupati/wali kota dan wakil-wakilnya merupakan jabatan politik karena diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dipilih melalui pilkada. Akan tetapi segala tindakan dan perbuatannya dalam kapasitas sebagai pelaksana pemerintah provinsi atau kabupaten/kota merupa kan perbuatan administratif pemerintahan negara. Sedangkan birokrasi merupakan perangkat utama dalam menjalankan pemerintahan baik di tingkat pemerintahan pusat mau pun daerah dalam hal administrasi guna membantu pejabat politik dalam penyelenggaraan negara.

Jabatan politik diraih melalui pemilihan langsung sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat, sedangkan jabatan birokrasi diperoleh karena prestasi kinerja, dedikasi, dan prestasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, semua jabatan tersetruktur guna memenuhi tugas dan fungsi dari setiap pejabat penyelenggaraan pemerintahan. Dengan struktur pemerintahan yang baik, maka akan tercipta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh pemangku jabatan.

Dalam beberapa kondisi baik sosial, politik dan hukum para penyelenggara atau aparatur negara sering terganjal permasalahan, sehingga mengakibatkan kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan yang diakibatkan tidak adanya pemangku jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi dari jabatan yang mengikatnya, mengakibatkan tidak berfungsinya tugas yang seharusnya dikerjakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik terhadap masyarakat. Kondisi ini dapat berpengaruh buruk terhadap kinerja pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mnciptakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Artinya, membiarkan satu jabatan kosong tentu sesuatu yang salah. Namun, menempatkan banyak pejabat nondefinitif dalam satu organisasi pemerintahan tingkat provinsi, juga sesuatu yang bisa berdampak buruk, terutama bisa mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah, khususnya menyangkut pelayanan masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan banyak pihak, kalau harus mengganti orang sebagai kebijakan “bersih-bersih”, mengapa harus di-Plt-kan? Bukankah itu dapat dinilai sebagai sikap yang ragu-ragu? Atau juga berpotensi memunculkan masalah baru di atas problem lama, kan?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved