Ratusan Paramedis Berstatus THL-Bakti Mengadu Nasib ke Haji Uma, Statusnya tidak Diakui Pusat

Efek SK tidak diakui Pemerintah Pusat, maka mereka tidak bisa masuk dalam Katagori Dua (K-2) agar bisa menjadi CPNS.

Ratusan Paramedis Berstatus THL-Bakti Mengadu Nasib ke Haji Uma, Statusnya tidak Diakui Pusat
SERAMBI NEWS.COM/SAIFUL BAHRI
Haji Uma bersalaman dengan paramedis di Ruang VIP Ayam Penyet Pak Ulis Lhokseumawe, Rabu (27/2/2019) sore. 

Laporan Saiful Bahri | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau kerap disapa H Uma, Rabu (27/2/2019) sore, melakukan pertemuan dengan 500-an para medis yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dan bakti, di ruang VIP Ayam Penyet Pak Ulis Lhokseumawe.

Para medis, baik itu perawat, bidan, dan lainnya, mengungkapkan berbagai hal yang dialami mereka, baik dari segi gaji yang sangat minim maupun persoalan Surat Keputusan (SK) mereka sebagai tenaga THL ataupun bakti yang diteken Wali Kota Lhokseumawe tidak diakui pemerintah pusat.

Efek SK tidak diakui Pemerintah Pusat, maka mereka tidak bisa masuk dalam Katagori Dua (K-2) agar bisa menjadi CPNS.

Disamping itu, secara regulasi, mereka yang bekerja di instansi pelayanan kesehatan tersebut juga tidak berhak mendapatkan dana jasa medis pada program JKN, dan juga tunjangan tambahan dari Pemerintah Pusat (seperti tenaga medis lainnya yang saat ini berstatus PTT).

"Bila SK yang dikeluarkan Wali Kota sejak kami bekerja, yakni ada yang dari tahun 2005 lalu, bisa diakui pemerintah pusat, mungkin kami masih berpeluang jadi CPNS, bisa dapat jatah dana jasa pelayanan kesehatan dari program JKN, dan juga bisa mendapatkan tunjangan yang langsung dianggarkan dari APBN," ujar seorang perawat.

Sementara itu, H Uma, mengaku dasarnya yang menangani bagian kesehatan berada di Komisi III DPD.

Sedangkan dia sekarang ini berada di Komisi II.

Baca: Nasib 73 Honorer K-2 Tunggu Keputusan Pusat

Baca: Dari Konflik, Tsunami Hingga Kini Tetap K-2

Baca: VIDEO - Bawa Sejumlah Bukti Transaksi, Massa Honorer K-2 Demo di DPRK Aceh Barat

Namun begitu, sesuai UU MD3, maka setiap setiap anggota DPD, tetap berhak menampung seluruh aspirasi masyarakat di daerahnya untuk diperjuangkan ke tingkat pusat.

Jadi, meskipun bukan bagian komisinya, dia merasa tetap punya tanggungjawab untuk memperjuangkan nasib para medis berstatus THL dan bakti tersebut.

Apalagi setelah mendengar keluhan mereka yang hanya menerima gaji sangat minim, jauh dari UMR.

"Jadi, saya pastikan akan memperjuangkan aspirasi mereka, supaya pemerintah pusat bisa meninjau ulang aturannya, sehingga nantinya SK milik mereka, walau hanya diteken oleh Wali Kota, tetap bisa diakui pemerintah pusat," ujarnya.

Dengan harapan, bila perjuangan yang akan dia lakukan ditingkat pusat nantinya berhasil, maka penghasilan atau gaji yang akan didapatkan para tenaga THL dan bakti ini bisa bertambah, karena sudah bisa dianggarkan dengan dana APBN. (*)

Penulis: Saiful Bahri
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved