GeRAK Sorot Proyek Jalan

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menyorot proyek jalan Meulaboh-Tutut di kawasan empat desa

GeRAK Sorot Proyek Jalan
SERAMBI/SA'DUL BAHRI
Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra menyerahkan laporan fakta kepada Wakil Ketua DPRK Nagan Raya.SERAMBI/SA'DUL BAHRI 

* Diduga Dibangun Asal Jadi

MEULABOH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menyorot proyek jalan Meulaboh-Tutut di kawasan empat desa dalam Kecamatan Kaway XVI, kabupaten setempat. Pasalnya, proyek jalan yang memakai dana otonomi khusus (otsus) dan APBA 2017 itu, diduga dibangun tidak maksimal alias asal jadi. Sebab, setelah dilakukan pemeliharaan pada tahun 2018, tetapi dalam kurun waktu dua bulan terakhir atau pada awal tahun 2019, sudah kembali rusak.

Hal itu dikatakan Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra kepada wartawan, Rabu (27/2) kemarin. “Dari pemantauan, ada beberapa titik jalan yang kembali rusak atau berlubang, seperti di Desa Cot Trung dan Desa Putim, Kaway XVI. Tentunya hal tersebut sangat membahayakan bagi pengendara, baik roda dua dan empat, khususnya roda dua apabila terjatuh ke lubang tersebut,” ulasnya.

Edy mengungkapkan, GeRAK menduga proses pengerjaan serta perbaikan jalan yang rusak tersebut dilakukan kurang maksimal. Indikatornya, jalan Meulaboh Tutut yang sempat bermasalah itu baru selesai diperbaiki pada akhir 2018, namun dalam hitungan dua bulan sudah kembali rusak. “Dari laporan, baru sekitar 2 bulan terakhir rampung. Tapi, banyak sekali ditemukan lubang atau bagian jalan yang kembali rusak,” ucapnya.

Untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum, Edy meminta pihak penegak hukum, baik polisi dan kejaksaan segera melakukan pemeriksaan para pihak yang terkait dengan proyek jalan tersebut. Apalagi, bebernya, kasus ini pernah diusut beberapa waktu lalu, namun waktu itu masih dalam tahap pemeliharaan hingga Desember 2018. “Tapi, kini sudah memasuki tahun 2019, sehingga perlu ditindaklanjuti,” ulasnya.

Edy menguraikan, jalan itu merupakan jalur provinsi lintasan Meulaboh, Aceh Barat ke Kabupaten Pidie atau sebaliknya. Selama ini, tukasnya, jalan tersebut cukup ramai digunakan warga kedua kabupaten itu sebagai akses transportasi antardaerah. “Karena itu, perlu diselidiki sehingga tidak terkesan proyek asal jadi,” tandasnya.

Lebih lanjut, Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra menyebutkan, proyek pembangunan jalan provinsi di Kecamatan Kaway XVI tahun 2017 itu menelan anggaran cukup besar yakni Rp 5,7 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya proyek ini tidak berjalan mulus dan kerap mengalami kendala di lapangan. Bahkan, saat masa pemeliharaan di tahun 2018, sempat beberapa kali diblokir warga karena kecewa jalan yang kembali rusak dan berlubang itu tidak kunjung diperbaiki.

Oleh karena itu, Koordinator GeRAK Aceh Barat meminta, Pemerintah Aceh harus bertanggung jawab untuk membenahi persoalan jalan tersebut. “Sebab, bila terus dibiarkan dipastikan jalan itu akan terus rusak. Kami melihat, pengawasan proyek jalan selama pemeliharan dan perbaikan tidak maksimal,” demikian Edy Syah Putra.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved