Irwan Djohan tak Terbukti Lakukan Pidana Pemilu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Banda Aceh menyatakan calon anggota DPRA dari Partai NasDem

Irwan Djohan tak Terbukti  Lakukan Pidana Pemilu
WAKIL Ketua II DPRA, Irwan Djohan mengetok palu tanda pengesahan RAPBA 2017 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRA, Senin (30/1) malam. 

BANDA ACEH - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Banda Aceh menyatakan calon anggota DPRA dari Partai NasDem, T Irwan Djohan, tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diadukan oleh Panwaslih setempat.

Aduan tersebut terkait dugaan penggunaan fasilitas pemerintah berupa mobil dinas Wakil Ketua DPRA dengan nomor polisi BL 12 oleh T Irwan Djohan saat menghadiri kampanye dengan warga di salah satu rumah di Gampong Ateuk Pahlawan, 15 Januari lalu.

Informasi itu disampaikan petugas Gakkumdu Banda Aceh, M Yusuf Al-Qardhawy dari Panwaslih, Yuda Utama Putra dari Kejari Banda Aceh, dan Ipda Muhammad Hadimas dari Polrestas Banda Aceh dalam konferensi pers di Kantor Panwaslih Banda Aceh, Jumat (1/3).

Pada awal konferensi pers, Yusuf Al-Qardhawy menyampaikan Panwaslih menemukan adanya dugaan pelanggaran berupa pemakaian mobil dinas saat berkampanye. Hal itu melanggar Pasal 280 ayat 1 jo Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Sementara Ipda Muhammad Hadimas selaku Kanit I Pidum Polresta Banda Aceh menyampaikan dari hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang didapatkan disimpulkan bahwa unsur menggunakan fasilitas pemerintah oleh Irwan Djohan tidak terpenuhi.

“Terkait dengan barang bukti berupa mobil, ada jarak antara mobil (yang diparkir) dengan lokasi kampanye. Selain itu, dari saksi yang telah diperiksa tidak ada yang menggambarkan adanya penyampaian visi misi atau citra diri dalam pertemuan itu,” katanya.

Pada mobil dinas juga tidak ditemukannya adanya atribut kampanye seperti stiker atau alat kampanye lainnya. Atas dasar itu, Gakkumdu menilai tidak terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh T Irwan Djohan yang juga sebagai Wakil Ketua DPRA.

Yuda Utama Putra selaku Kasipidum Kejari Banda Aceh menambahkan berkas perkara tersebut belum cukup unsur adanya penggunaan fasilitas pemerintah. “Memang mobil itu sehari-harinya beliau gunakan untuk operaisinal sebagai Wakil Ketua DPRA,” katanya.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved