Kawasan Ternak jadi Perkebunan

Kawasan peternakan (Perueren) milik Pemkab Bener Meriah seluas 4.166 hektare (ha) yang berada di wilayah Uber-Uber dan Blang Paku

Kawasan Ternak  jadi Perkebunan
PEKERJA membersihkan lahan kebun kentang di Kampung Uning, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah

* Pemkab Bener Meriah akan Lakukan Penertiban

REDELONG - Kawasan peternakan (Perueren) milik Pemkab Bener Meriah seluas 4.166 hektare (ha) yang berada di wilayah Uber-Uber dan Blang Paku, Kecamatan Mesidah, kini telah banyak dialihfungsikan oleh masyarakat setempat menjadi lahan perkebunan.

Kondisi ini sering menjadi sumber pertikaian antara peternak dan petani penggarap kebun. Tak jarang, ketika ternak sapi terlepas dari kandang, sapi-sapi itu ditebas oleh orang-orang tak bertanggung jawab, sehingga memunculkan rasa saling curiga di antara masyarakat.

Padahal berdasarkan Qanun Nomor 5 tahun 2011 tentang Perueren (perternakan sapi), kawasan itu hanya diperuntukkan bagi para peternak dengan total luas areal ditetapkan mencapai 4.116 ha. Dengan dialihfungsikannya kawasan itu menjadi areal perkebunan, luasan kawasan ternak menjadi berkurang.

Kabag Hukum Setdakab Bener Meriah, Eddy Iwansyah Putra SH, kepada Serambi, Jumat (1/3), mengatakan, saat ini terpantau sudah ada lima kelompok masyarakat yang telah menggarap kawasan peternakan itu menjadi lahan perkebunan.

“Kita sudah melakukan rapat dengan Forkopimda beberapa waktu lalu untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 4 ayat 1 Qanun Nomor 5 tahun 2011, tentang keberadaan areal perternakan itu. Selanjutnya ke depan kita akan lakukan penertiban,” ungkapnya.

Terkait alih fungsi kawasan ternak tersebut, pihaknya mengaku sudah menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat setempat dan kelompok masyarakat yang diduga telah melakukan penggarapan lahan.

“Dari hasil pertemuan itu, hanya tiga kelompok masyarakat yang melakukan penggarapan yang bersedia menandatangani pernyataan untuk menarik diri dari kawasan itu, selebihnya masih meminta waktu kepada kami,” pungkas Edy.

Pihaknya juga akan memberikan surat teguran kepada kelompok masyarakat penggarap kebun. Apabila setelah surat teguran itu dilayangkan masih juga tetap tidak diindahkan maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan pasal 18 Qanun Nomor 5 tahun 2011.(c51)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved