Pemerintah Aceh Menangkan Gugatan Mess Aceh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pemerintah Aceh memenangkan gugatan PT Amazing Hotel Management atas sengketa gedung Mess Aceh Jl R.P. Soeroso No 14 Cikini Menteng Jakarta Pusat.

Pemerintah Aceh Menangkan Gugatan Mess Aceh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
For Serambinews.com
Mess Aceh di Jl R.P. Soeroso No 14 Cikini Menteng Jakarta Pusat. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Aceh memenangkan gugatan PT. Amazing Hotel Management (AHM) atas sengketa gedung Mess Aceh Jl R.P. Soeroso No 14 Cikini Menteng Jakarta Pusat.

Putusan itu diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (28/3/2019).

Koordinator Tim Kuasa Hukum Pemerintah Aceh Mohd. Jully Fuady SH kepada Serambinews.com, Sabtu (2/3/2019) mengatakan, gugatan tersebut tidak dapat terima setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi tergugat tentang kewenangan mengadili.

“Seharusnya kewenangan ini di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, begitu petikan putusan Majelis Hakim dibacakan dalam putusan sela dan juga sebagai putusan akhir,” ujar Jully.

Persidangan dihadiri oleh Mohd. Jully Fuady SH, Syahminan Zakaria SHi MH, Syahrul SH (Biro Hukum Pemerintah Aceh), Erawati SH MH, dan  Epi Puspita SH (dari Jaksa Pengacara Negara).

Agendanya adalah pembacaan putusan sela yang dibacakan oleh Purwanto SH MH, sebagai Ketua Majelis Hakim dan anggota yang terdiri dari Makmur SH MH, dan Yuzaida SH MH.

Sebagaimana diketahui  PT Amazing Hotel Management (AHM) menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh sebesar Rp 1 triliun.

Pemprov Aceh dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum terkait pelanggaran kerja sama bisnis perhotelan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam jawaban gugatan (rekonvensi), tergugat (Pemerintah Aceh) menggugat balik PT. AHM yang tidak membayar uang konstribusi selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp 10 miliar lebih.

Gugatan itu resmi teregistrasi di laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 551/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst tanggal 3 Oktober 2018.

Sebagai tergugat, Pemprov Aceh diminta untuk mengganti rugi PT AHM dengan kerugian material sebesar Rp 8,2 miliar dan kerugian immaterial sebesar Rp 1 triliun.

Baca: Pemerintah Aceh Gugat Balik PT AHM, Terkait Pengelolaan Mess Aceh di Jakarta

Baca: Pengadilan Jakarta Pusat Sidangkan Gugatan Pengelolaan Mess Aceh, Tuntutannya Sampai Rp 1 Triliun

Baca: Mess Aceh Diresmikan 17 Desember

PT AHM juga meminta majelis hakim meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas aset milik Pemprov Aceh berupa tanah dan bangunan Mess Aceh.

Jully mengatakan, sidang perkara ini juga telah dimediasikan oleh hakim mediator tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga berlanjut pada sidang pokok perkara.

Setelah menjalani proses sidang selama lebih kurang 4 bulan, maka majelis hakim PN Jakarta Pusat membacakan putusan sela sekaligus sebagai putusan akhir yang menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili.

“Dengan adanya putusan PN Jakarta Pusat sebagai akhir dari gugatan PT. AHM maka status Mmess Aceh tidak lagi dalam sengketa hukum dan sudah dapat difungsikan sebagai aset Pemerintah Aceh,” ujar Mohd. Jully Fuady. (*)

Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved