Pekerja Konstruksi Wajib Bersertifikat

Direktur Bina Kompetensi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR)

Pekerja Konstruksi Wajib Bersertifikat
SERAMBI/HERIANTO
DIREKTUR Bina Kompetensi Kementerian PUPR, Ir Ober Gultom memberikan penjelasan pentingnya tenaga kerja proyek miliki sertifikat dalam acara Rapat Koordinasi Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin (4/3). 

* Perintah UU Nomor 2 Tahun 2017

BANDA ACEH - Direktur Bina Kompetensi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR), Ir Ober Gultom MT menyatakan, mulai tahun 2019 ini, semua pekerja proyek konstruksi diwajibkan memiliki sertifikat.

“Bagi tukang yang belum memiliki sertifikat konstruksi, ia harus magang dengan kepala tukang yang telah miliki sertifikat,” kata Ober Gultom kepada Serambi usai Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dengan jajaran Kementerian PUPR Wilayah I Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin (4/3).

Turut diundang untuk hadir dalam rakor itu, jajaran Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas Pengairan Aceh, dan Dinas Perkim Aceh bersama Dinas PUPR, Dinas Pengairan, dan Dinas Perkim kabupaten/kota se-Aceh.

Kewajiban memiliki sertifikat bagi pekerja konstruksi, jelas Ober Gultom, merupakan perintah UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. “Kami hadir dalam rakor ini untuk melihat dan mengevaluasi sudah sejauh mana persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan dari balai-balai di jajaran Kementerian PUPR di di Aceh dalam menyikapi perintah UU Jasa Konstruksi itu,” ucapnya.

Di Aceh, sebut Ober Gultom, Kementerian PUPR memiliki beberapa balai, yaitu Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Aceh, Balai Sungai Wilayah I Aceh, Balai Cipta Karya, Balai Pembangunan Perumahan, san Balai Bina Jasa Konstruksi. “Kelima balai itu kita minta untuk mengevaluasi dan menyusun perencanaan program dan kegiatannya masing-masing, terkait kewajiban pekerja proyek miliki sertifikat,” tukasnya.

Menurut dia, dalam UU Jasa Konstruksi dijelaskan kalau kewajiban pekerja proyek harus bersertifikat itu bukan hanya untuk pekerjaan konstruksi yang bersumber dari dana APBN saja, tapi juga bagi yang bersumber dana APBA, APBK, dan lainnya. “Intinya, semua pekerjaan konstruksi wajib menggunakan pekerja yang sudah bersertifikat,” tandas Ober Gultom didampingi Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wil I Aceh, Ahmad Subki.

Sarjana Teknik Sipil jika ingin bekerja di jasa konstruksi, ulasnya, harus mengikuti uji kompetensi jasa konstruksi lebih dulu. Setelah memiliki sertifikat, baru dia boleh dilibatkan dalam pekerjaan jasa konstruksi. “Itu juga merupakan perintah dari UU Jasa Konstruksi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Direktur Bina Kompetensi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR), Ir Ober Gultom MT mengungkapkan, menurut laporan yang diterimanya, di Aceh pekerja konstruksi yang sudah memiliki sertifikat baru ada sekitar 10 persen. Oleh karena itu, ucapnya, balai Kemen PUPR yang terdapat di Aceh bekerja sama dengan dinas dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Aceh diminta menyusun program pembinaan dan pelatihan kompetensi secara massal untuk pekerja proyek atau tukang di Tanah Rencong.

Sebab, menurut UU Jasa Konstruksi, penekanan dan pemeriksaan kewajiban pekerja proyek harus bersertifikat dilakukan sebelum penandatangan kontrak. KPA atau PPTK, sebut Uber Gultom, wajib memeriksa sertifikat jasa konstruksi pekerja yang dicantumkan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Ketua LPJK Aceh, Tripoli yang diminta tanggapannya mengatakan, kewajiban pekerja bersertifikat merupakan tuntutan zaman dan perintah UU Jasa Konstruksi. Tujuannya supaya tenaga kerja konstruksi lokal bisa bersaing dengan tenaga dari luar. “Untuk bisa bersaing, tentu perlu uji kompetensi. Makanya, kita dukung kebijakan Direktur Bina Kompetensi Kementerian PUPR yang mewajibkan setiap pekerja konstruksi harus bersertifikat,” pungkas Tripoli.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved