Ghazali Abbas Ajak Masyarakat Lawan Perilaku Politik Haram di Aceh

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh Drs Ghazali Abbas Adan mengatakan daerah Aceh memiliki beberapa laqab (gelar)

Ghazali Abbas Ajak Masyarakat Lawan Perilaku Politik Haram di Aceh
IST
Senator Aceh Drs Ghazali Abbas Adan berdiskusi tentang Pemilu aman, damai dan sejuk dengan Wakapolda Aceh Brigjen Polisi Drs Supriyanto Tarah MM yang didampingi beberapa petinggi Polda Aceh di Mapolda Aceh, Senin (25/2).

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh Drs Ghazali Abbas Adan mengatakan daerah Aceh memiliki beberapa laqab (gelar). Laqab-laqab itu disematkan karena memang fakta sejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari masa ke masa demikian adanya.

“Diantara laqab-laqab yang umum diketahui diantaranya Aceh Daerah Model. Karena banyak model yang ada di Aceh ditiru dan atau menjadi rujukan daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan bagi pemerintah pusat,” kata Ghazali Abbas.

Ia mencontohkan diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Sekarang ini tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga digunakan di tingkat nasional. Contoh lainnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh yang konvensional kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah. Beberapa daerah di Indonesia menjadikannya sebagai rujukan niscaya BPD konvensional menjadi Bank Syariah.

“Pemerintah NTB sudah mengeluarkan Perda terkait BPD konvensional untuk dikonversi menjadi Bank Syariah sebagaimana yang telah berlaku di Aceh,” ujar Ghazali Abbas. Selain itu tambahnya, aparat negara seperti polisi wanita (Polwan), wanita angkatan udara (Wara), komando wanita angkatan darat(Kowad) dan komando wanita angkatan laut (Kowal) yang muslimah saat ini dengan bebas dapat menggunakan hijab/jilbab.

Dan rujukannya adalah Aceh dimana Polwan, Wara, Kowad dan Kowal muslimah di Aceh dalam keadaan dinas sekalipun tampil dengan hijab/jilbab. “Berdasarkan fakta demikian, daerah dan rakyat Aceh pantas berbangga bahwa sesuatu yang positif di daerahnya ditiru dan menjadi rujukan untuk diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia,” jelas Ghazali Abbas.

Akan tetapi dibalik itu semua menurut Ghazali Abbas di sisi lainnya ada hal dalam kontestasi politik di Aceh para kontestan dan atau pendukungnya mempertontonkan perilaku yang jauh dari model positif. Bahkan sangat memalukan. “Untuk kontestasi politik (pileg dan pilpres 2019) betapa kekerasan, brutalitas dan vandalisme terhadap alat peraga kampanye (APK) bernasib malang, dirusak dan dihilangkan. Terutama di sepanjang pantai timur dan sebagian di pantai barat, seperti Aceh Jaya yang saya saksikan dalam dua kali reses ke Aceh dalam beberapa bulan terakhir ini,” terang Ghazali. Anggota Komite IV DPD RI ini menjelaskan prilaku seperti itu bukanlah model yang positif, melainkan pelanggaran yang nyata terhadap konsititusi negara berkaitan dengan pemilu. Juga pembangkangan yang nyata terhadap syariat Islam yang legal formal berlaku di Aceh, yang sangat menentang perilaku fasaadun fil ardh (pengrusakan di muka bumi).

“Perilaku demikian dapat disebut sebagai perilaku politik haram yakni perilaku yang bertentangan dan diharamkan oleh syariat Islam. Karenanya kita sebagai masyarakat Aceh harus berani melawannya,” tegas Ghazali.

Ia menambahkan apabila perilaku politik haram demikian terus dipertontonkan di Aceh, maka omong kosong Acehdisebut sebagai nanggroe syariat, nanggroe mulia, bermarwah, bermartabat dan meusyeuhu ban sigom donya. Meskipun kekerasan, brutalitas dan vandalisme demikian dilakukan segelintir orang, namun jangan lantaran perilaku segelintir gerombolan fasis jahiliyah ini dapatmerusak citra Aceh sebagai nanggroe syariat Islam dan rupa-rupa laqab mentereng lainnya.

“Hal ini sekaligus merusak komitmen pemilu aman, damai dan sejuk yang secara nasional menjadi matlamat pileg dan pilpres tahun 2019 ini,” ungkap Ghazali. Terhadap fakta demikian mantan Abang Jakarta ini dalam resesnya telah bersilaturrahmi dan berdiskusi dengan aparat negara yang strategis dan berkompeten yakni dengan Petinggi Polda Aceh yang diterima Wakapolda Aceh Brigjen Polisi Drs Supriyanto Tarah MMyang didampingi beberapa petinggi Polda Aceh lainnya. “Saya sebagai anggota parlemen tidaklah harus mengintip sendiri dan menangkapbasah gerombolan fasis jahiliyah penebar perbuatan fasad itu. Akan tetapi secara profesional dan sesuai tupoksi saya berkomunikasi langsung dengan Wakapolda Aceh Brigjen Polisi Drs Supriyanto Tarah MM terkait hal tersebut,” jelas Ghazali.

Adapun substansi dalam pertemuan itu adalah bagaimana mengatasi, menghentikan dan melawan prilaku politik haram itu sehinggakedepannya akan berlangsung pemilu yang halal yakni pemilu yang aman, damai dan sejuk tanpa kekerasan. “Dengan demikian akan melahirkan out put pemilu yang berkualitas. Karena yang dipilih para pemimpin bangsa yang terhormat, maka sejatinya mendapatkannya pun harus dengan cara-cara terhormat pula. Sehingga pada gilirannya pemimpin-pemimpin yang lahir dari pemilu yang halal akan dapat melaksanakan amanah dengan cerdas, baik, adil dan bertanggungjawab demi kemaslahatan rakyat banyak. Insya Allah,” pungkas Ghazali Abbas.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved