MA Tolak Gugatan Pergub 2018

Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan judicial review (uji formil dan materiil) yang diajukan oleh DPRA terhadap Pergub

MA Tolak Gugatan Pergub 2018
IST
IRWANDI YUSUF, Gubernur Aceh Nonaktif 

* DPRA Dihukum Rp 1.000.000

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan judicial review (uji formil dan materiil) yang diajukan oleh DPRA terhadap Pergub Aceh No: 09 Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018 tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) 2018. MA juga menghukum pemohon dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000.

Permohonan uji materil dan formil itu diajukan DPRA melalui kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra, dengan termohon Gubernur Aceh.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tertuang dalam putusan No: 48/P-HUM/2018, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu 19 September 2018. Majelis hakim diketuai Dr H Yulius SH MH, anggota majelis Dr Irfan Fachruddin SH CN, dan Dr H Yodi Martono Wahyunadi SH MH, dan Panitira Pengganti Michael Reynaldi Zein SH MH.

Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, menjawab Serambi sesaat sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/3), mengatakan jika dirinya sudah mendengar adanya putusan MA tersebut.

“Itu artinya bahwa Pergub yang saya tandatangani tentang APBA 2018 adalah benar dan sesuai dengan kententuan. Itu merupakan Pergub untuk kepentingan rakyat Aceh,” ujar Irwandi Yusuf.

Ia mengatakan, Pergub APBA 2018 sama sekali bukan untuk memenuhi ambisi pribadinya, melainkan kepentingan rakyat Aceh. “Seharusnya DPRA dapat memahami. Kalau sekarang saya sedang menghadapi masalah hukum, itu soal lain. Sebetulnya ini bukan masalah korupsi, sebab saya tidak korupsi. Tetapi ini adalah masalah konspirasi,” tukas Irwandi Yusuf.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna tanggal 20 April 2018, DPRA memutuskan akan menggugat Pergub Nomor 9 tahun 2018 tentang APBA 2018 ke Mahkamah Agung (MA) RI. Ketua DPRA saat itu, Tgk Muharuddin kepada Serambi, menjelaskan, tujuan DPRA mengajukan gugatan karena ingin mengetahui apakah tahapan usulan Pergub APBA 2018 yang diajukan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kepada Mendagri sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut kajian dan analisa anggota dewan bersama ahli hukum pengelolaan keuangan daerah, tahapan usulan Pergub APBA 2018 yang diajukan Gubernur Aceh belum memenuhi ketentuan aturan yang berlaku, baik UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun PP Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Gugatan tersebut untuk mencari kebenaran. Jika dalam persidangan nanti gugatan DPRA itu ditolak oleh MA, itu artinya tahapan proses mempergubkan RAPBA 2018 yang dilakukan Gubernur Irwandi Yusuf sudah benar dan itu akan menjadi pelajaran berharga bagi 81 anggota DPRA. Sebaliknya, apabila dikabulkan, maka harus menjadi pelajaran berharga bagi Gubernur Irwandi dan TAPA,” ujar Muharuddin.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved