Polisi Serahkan Honorer ke Jaksa

Polres Aceh Barat menyerahkan seorang tenaga honorer di lingkup Pemkab Aceh Barat, berinisial IM

Polisi Serahkan Honorer ke Jaksa
RADEN BOBBY ARIA PRAKASA, Kapolres Aceh Barat

* Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik

MEULABOH - Polres Aceh Barat menyerahkan seorang tenaga honorer di lingkup Pemkab Aceh Barat, berinisial IM (42), ke Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten setempat, Selasa (5/3), dalam kasus pencemaran nama baik. Tersangka sebelumnya menuduh mantan Sekda Aceh Barat terseret pungutan liar dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil beberapa waktu silam.

Informasi diperoleh Serambi, kemarin, tersangka diserahkan oleh tim penyidik dari Satreskrim Polres ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari setelah kasus itu dinyatakan lengkap (P21). Turut juga disertakan barang bukti (BB) berupa kuitansi dalam kasus tersebut. Namun tersangka pria IM setelah diserahkan tidak juga ditahan, karena ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa SIK kepada wartawan, kemarin membenarkan bahwa kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Sekda sudah lengkap. “Tersangka sudah kami teruskan ke jaksa untuk selanjutnya menjalani persidangan,” katanya.

Seperti pernah diberitakan, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Drs Bukhari MM bersama T Putra Azmisyah, seorang PNS di kabupaten itu, Jumat (23/11/2018), membuat laporan resmi ke Polres Aceh Barat. Kedua mantan pejabat di Aceh Barat itu mengaku nama mereka diseret-seret serta dituduhkan sebagai penerima dana pungutan liar (pungli) untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ketika aksi demo tenaga honorer kategori dua (K2) ke gedung dewan setempat pada Senin (19/11/2018) lalu.

Bukhari yang saat ini bertugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh datang bersama Putra Azmisyah yang akrab disapa Poncut itu sekira pukul 11.00 WIB. Keduanya melaporkan ke polisi dengan terlapor seorang honorer K2 yang membeberkan bukti fotokopi kuitansi ketika aksi demo di DPRK pada Senin lalu, yang di dalam kuitansi tertera nama kedua orang tersebut.

Kasus itu bermula ratusan honorer K2 yakni tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi, dalam lingkup Pemkab Aceh Barat, Senin (19/11/2018), berdemo ke gedung DPRK setempat. Mereka menuntut agar DPRK turut memperjuangkan tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS.

Selain itu, dalam aksi yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, pendemo juga turut menyuarakan dugaan pungli dalam penerimaan CPNS dari kalangan honorer, beberapa tahun silam. Bahkan, seorang peserta aksi sempat menunjukkan dua lembar fotokopi kuitansi, bukti adanya penyerahan uang kepada oknum pejabat Pemkab sebesar Rp 15 juta dan Rp 45 juta pada tahun 2012 dan 2015.

Pascapelaporan itu, sejumlah kalangan di Aceh Barat dimintai keterangan, termasuk orang-orang yang disebut-sebut dalam kuitansi. Lantaran tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh terlapor, maka kasus itu ditingkatkan ke tahap penyidikan. Seorang tenaga honorer yang membeberkan kuitansi tersebut pun menjadi tersangka.

Kapolres Aceh Barat Raden Bobby Aria Prakasa, Selasa kemarin, mengatakan, tersangka dijerat dengan pasal pencemaran naik baik. Ancaman hukuman di bawah setahun penjara. Dengan dasar tuntutan itulah, sejak penetapan tersangka tidak dilakukan penahanan, meskipun kasus tersebut tetap diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved