Pengadilan Bubarkan Partai Raksa Thailand, Para Pendukung Partai Menangis

SERAMBINEWS.COM - Pengadilan Thailand pada Kamis (7/3/2019) memerintahkan pembubaran partai oposisi karena mencalonkan saudara perempuan raja sebagai calon perdana menteri dalam pemilihan 24 Maret ini.

Channelnewsasia melansir, larangan bagi Thai Raksa Chart/Partai Raksa Thailand yang diumumkan dua minggu sebelum Pemilu, memukul peluang partai oposisi mengalahkan partai sekutu junta militer yang telah memerintah selama hampir lima tahun.

"Pengadilan telah memerintahkan agar partai dibubarkan," kata Hakim Taweekiet Meenakanit dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang juga melarang anggota dewan eksekutif partai dari politik selama 10 tahun.

Thai Raksa Chart adalah salah satu dari beberapa partai yang loyal pada mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan militer.

Mereka beradu dukungan dengan partai yang mendukung pemimpin junta Prayut Chan-o-cha sebagai kandidat perdana menteri.

Partai-partai oposisi mengatakan pencalonan Prayut, menurut UU Pemilu memungkinkan junta menunjuk Senat majelis tinggi berkapasitas 250 kursi, dapat menghasilkan pemerintahan terpilih dengan pengaruh militer yang kuat.

Polisi mengerahkan lebih dari 1.000 petugas di dalam dan sekitar pengadilan serta menutup daerah sekitarnya sebelum putusan dikeluarkan.

Baca: VIDEO - Sakit di Malaysia, Warga Aceh Akhirnya Bisa Pulang Kampung

Baca: Pemerintah Buka Lowongan Kerja 11 Ribu Posisi di BUMN, Seribu di Antaranya Khusus untuk Disabilitas

Baca: Telkomsel Tata Ulang Frekuensi Radio

Pemimpin partai Preechapol Pongpanich, yang tampak emosional, mengatakan kepada wartawan di luar pengadilan bahwa partai menerima keputusan itu.

"Kami semua memiliki niat baik untuk negara ini," katanya.

Para pendukung partai ini pun terlihat menangis, dan mengatakan mereka akan memilih partai oposisi lainnya.

Komisi Pemilihan meminta pengadilan membubarkan partai setelah mencalonkan Puteri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi sebagai perdana menteri.

Komisi menggambarkan pencalonan itu sebagai "antagonis terhadap monarki konstitusional".

Sang putri melepaskan gelar kerajaan pada tahun 1972 tetapi masih diperlakukan sebagai anggota senior keluarga kerajaan, yang sangat dihormati di Thailand.

Raja Maha Vajiralongkorn sangat menentang pencalonan saudara perempuannya, menyebutnya "tidak pantas" dan tidak konstitusiona.

Pencalonan itu pun dengan cepat didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan.