Opini

Menyikapi ‘Kegaduhan’ Pemerintah Aceh

BEBERAPA pekan terakhir, publik Aceh dihebohkan oleh berita pelantikan beberapa Pelaksana Tugas (Plt)

Menyikapi ‘Kegaduhan’ Pemerintah Aceh
SERAMBI/MASRIZAL
KETUA MAA terpilih berdasarkan hasil mubes, Badruzzaman lsmail didampingi Ketua SC Mubes MAA, Mohd Daud Yoesoef dan tim formatur berdialog dengan Kepala Ombudsman RI Pewakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin saat melaporkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kepada lembaga itu, Senin (25/2). 

Oleh Munawar A. Djalil

Bek talet gajah u gle. Bek tatiek kawe lam ie tuba. Bek tatop galah bak tanoh caye. Bek tatak tanda bak kayee mate.

BEBERAPA pekan terakhir, publik Aceh dihebohkan oleh berita pelantikan beberapa Pelaksana Tugas (Plt) pada lembaga keistimewaan Aceh, terutama pelantikan Plt Majelis Adat Aceh (MAA) yang telah menuai beragam pandangan, yaitu; dari mendudukan pelantikan Plt Ketua MAA secara hukum, komentar Ketua Panitia Musyawarah Besar (Mubes) dan beberapa Ketua MAA Kabupaten/Kota akan melakukan “perlawanan” sekiranya Pemerintah Aceh menilai hasil Mubes tidak sah sampai beragam argumen sinis lainnya yang tersebar di media online dan media sosial.

Malah keputusan berani Plt Gubernur Aceh melantik Plt Ketua MAA, dianggap oleh beberapa pengamat dan akademisi sebagai sikap arogansi kekuasaan yang ditunjukkan oleh Gubernur. Padahal sebagaimana diketahui pemilihan Ketua MAA yang dilakukan melalui Mubes beberapa waktu lalu, telah menetapkan Badruzzaman Ismail sebagai Ketua yang sah.

Untuk meluruskan beragam pandangan ini, Kepala Biro Hukum Setda Aceh lewat Opini “Kenapa Harus Plt” (Serambi, 4/3/2019) menjelaskan, beberapa catatan berdasarkan Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh. Yang menarik adalah Pasal 12 Qanun tersebut menyebutkan bahwa peserta Mubes terdiri dari Wali Nanggroe, Tuha Nanggroe, serta pengurus dan anggota MAA Provinsi, dan lain-lain.

Dalam opininya Karo Hukum Setda Aceh menyebutkan, Mubes tersebut tidak memenuhi satu unsur peserta, yaitu Tuha Nanggroe berdasarkan Qanun di atas. Hal inilah menjadi satu alasan dikeluarkan kebijakan Gubernur mem-Plt-kan Ketua MAA. Pertanyaannya, kalau MAA dapat di Plt karena tidak memenuhi unsur peserta dari kalangan Tuha Nanggroe, kenapa Wali Nanggroe (WN) saat itu tidak di-Plt-kan juga? Karena, berdasarkan Pasal 70 Qanun Aceh No.8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe menyebutkan bahwa WN dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan yang dibentuk secara khusus. Namun seperti diketahui, komisi khusus tersebut saat pemilihan WN juga belum terbentuk. Nah.

Sangat beralasan
Untuk tidak nimbrung terlalu jauh dalam mendudukkan masalah di atas, maka pendapat pengamat dan akademisi terkait arogansi kekuasaan, menurut penulis sangat beralasan. Di samping itu, kebijakan tersebut mungkin juga disebabkan kekurangtahuan Gubernur tentang aturan tata negara dan hukum administrasi, termasuk tatakelola birokrasi Aceh, terutama lembaga yang bersifat khusus sebagai mitra pemerintah berdasarkan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang pada intinya hal ini telah dijelaskan dalam komentar para pakar hukum dan beberapa opini di Serambi Indonesia edisi sebelumnya.

Hakikatnya keadaan ini telah menimbulkan karut-marut di tengah masyarakat Aceh yang sedang menanti kiprah Pemerintah “Aceh Hebat” untuk mewujudkan “Aceh Kaya” dan “Aceh Carong”. Namun apa hendak dikata, jangankan untuk menuntaskan program “Aceh Hebat” yang membutuhkan sinergisitas semua pihak, malah muncul kemudian kegaduhan, terutama dalam tatanan birokrasi Pemerintah “Aceh Hebat”.

Bagi masyarakat Aceh kegaduhan Pemerintah Aceh seperti ini bukan hal baru, karena sudah berulang kali terjadi. Kita masih ingat kegaduhan ketika Gubernur Zaini Abdullah (Abu Doto) menonjobkan puluhan pejabat melalui pelantikan sekira Maret 2017 lalu. Kegaduhan Pemerintah Aceh saat itu juga berakibat kepada keraguan pejabat baru mengeksekusi anggaran, namun setelah upaya hukum dan pendekatan politik dilakukan hingga akhirnya Pemerintah Aceh saat itu baru bisa keluar dari karut-marut kegaduhan, setelah Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat rekomendasi yang menjelaskan legalitas pelantikan tersebut.

Kegaduhan kembali terjadi pada Pemerintah Aceh berikutnya antara Gubernur Irwandi Yusuf dengan DPRA terkait pengesahan APBA 2018 melalui Peraturan Gubernur (Pergub), Pergub Acara Jinayat sampai dengan kegaduhan pelantikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023 yang urung di lakukan Gubernur Aceh. Meskipun semua pihak berharap supaya kegaduhan saat itu dapat dihentikan, namun kegaduhan tersebut agak sulit untuk dihentikan karena disinyalir adanya tarik-menarik kepentingan antara Gubernur dengan DPRA.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved