166 Jembatan Gantung akan Dibangun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) pada tahun 2019 ini, akan membangun 166 unit

166 Jembatan Gantung akan Dibangun
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono mengunjungi lokasi proyek pembangunan jalan tol Aceh, di kawasan Montasik, Aceh Besar, Senin (11/3/2019). 

* Tersebar mulai Aceh hingga Papua

BANDA ACEH - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) pada tahun 2019 ini, akan membangun 166 unit jembatan gantung yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. Sebelumnya, pada 2018 lalu, juga sudah dibangun sebanyak 136 jembatan gantung.

Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono dalam arahannya pada pembukaan Konsultasi Regional Wilayah Sumatera di AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Senin (11/3). “Khusus yang melayani anak-anak sekolah kita prioritaskan. Yang umum menjadi perhatian masyarakat pasti akan kita tangani sesuai dengan program prioritas kita,” kata Basuki.

Ia menambahkan, insfrastruktur masih tetap menjadi prioritas PUPR ke depan. Selain jembatan gantung, jelasnya, jalan-jalan di kabupaten/kota maupun provinsi yang berlubang atau rawan untuk dilewati namun belum ditangani, maka Pemerintah Pusat akan langsung turun tangan. “Kita langsung perintahkan untuk perbaiki,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menambahkan, pembangunan jembatan gantung saat ini tersebar di seantero Indonesia, terutama pada permukiman di dekat sungai yang belum mempunyai akses langsung.

“Mungkin mereka punya akses jalan tapi harus mutar dan itu jauh, sehingga memilih jalan potong dengan menyeberang sungai karena lebih cepat, baik itu melalui kapal karet atau perahu,” ulasnya.

Hadi menyebutkan, kriteria daerah untuk dibangun jembatan gantung yaitu permukiman berada di dekat sungai dan belum ada akses langsung yang merupakan jalan pintas.

Pada kesempatan yang sama, Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT menyampaikan, bahwa untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekonomi di Aceh, perlu dukungan dari Kementerian PUPR untuk peningkatan konektivitas antarkawasan strategis. Diterangkan Nova, dalam hal ketahanan pangan, air baku, dan pengendalian daya rusak air, pihaknya sangat memerlukan campur tangan Kementerian PUPR untuk penanganan terhadap pembangunan Bendungan Seulimum dan Bendung Peureulak, serta penyediaan air baku di Langsa.

Sementara dalam meningkatkan konektivitas jaringan jalan dan menurunkan indeks ketimpangan wilayah, Aceh memerlukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan berupa penuntasan ‘missing link’ ruas jalan Pameu-Geumpang dan ruas jalan Jantho-Keumala, serta pembangunan terowongan Geureute. “Selain itu, juga perlu pembangunan jalan dua jalur Krueng Cut-Ladong, perbaikan geometric tanjakan semen Sabang, serta lanjutan pembangunan jembatan Santan (Pango),” urainya.

Kecuali itu, papar Nova kepada Menteri PUPR, untuk memperlancar konektivitas barang, orang, dan jasa antara Aceh dengan Sumatera yang tergabung dalam tol Trans-Sumatera, juga diperlukan percepatan pembangunan tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh sepanjang 74 kilometer, serta pembangunan jalan Banda Aceh Outer Ring Road (BORR).

Pada bagian lain, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menekankan, penyediaan air minum dan sanitasi harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan program 2020. Menurutnya, penyebab kasus stunting (sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya) salah satunya karena sanitasi dan air minum yang tidak layak dikonsumsi. “Jadi ini harus menjadi prioritas,” tukasnya.

Ia menambahkan, ada empat sasaran pokok yang sulit tercapai, yaitu pengendalian banjir, air minum, sanitasi, dan penyediaan hunian layak. Maka hal tersebut, tandas dia, harus diperhatikan dalam penyusunan program 2020. Sebab itu, ucapnya, konsultasi regional itu penting karena bertujuan memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan antara pusat dan daerah.

“Melalui konsultasi regional, program yang dihasilkan merupakan sinkronisasi program arahan pemerintah pusat dan program usulan pemerintah daerah. Dengan demikian, pusat dan daerah saling melengkapi dan dan fokus terhadap tugas dan fungsinya masing-masing,” demikian Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, data yang didapat Serambi, peserta konsultasi regional tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah provinsi mulai dari Bappeda, Dinas PUPR, serta balai dan unit organisasi Kementerian PUPR.(una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved