Opini

Antisipasi Tindak Kekerasan di Sekolah

HARIAN Serambi Indonesia (Rabu, 6/3/2019) menurunkan berita utama terkait tewasnya seorang siswa Sekolah Usaha

Antisipasi Tindak Kekerasan di Sekolah
SERAMBI/BUDI FATRIA
AYAH, Ibu, dan paman almarhum Rayhan Al Sahri, siswa SUPM Ladong, saat berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia, di Desa Meunasah Manyang PA, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Sabtu (9/3) 

Oleh Johansyah

HARIAN Serambi Indonesia (Rabu, 6/3/2019) menurunkan berita utama terkait tewasnya seorang siswa Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) bernama Raihan Alsyahri (RA). Kabarnya RA dihabisi oleh seniornya hanya karena masalah utang. Lagi-lagi dunia pendidikan kita tercoreng dengan kasus kekerasan yang semestinya tidak harus terjadi.

Sejatinya sekolah itu menjadi comfort zone (zona nyaman), bukan scary zone (zona menakutkan) yang mengancam fisik dan psikis siswa. Peristiwa tragis ini merupakan isyarat bahwa ada kekeliruan yang belum ditangani dengan baik dalam penyelenggaraan pendidikan kita, yakni praktik kekerasan yang bisa dikata sudah menjadi kultur buruk di sekolah.

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2018, ada 84 persen siswa di Indonesia yang pernah mengalami kekerasan. Ada 40 persen siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya. Sedangkan 75 persen siswa mengaku pernah melakukan kekerasan di sekolah. Selain itu, 50 persen anak melaporkan mengalami bullying (perundungan) di sekolah (Tempo.com, 2/5/2018).

Sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya antisipatif untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah, yakni dengan menerbitkan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Mungkin kurang sosialisasi dan karena kendala lainnya sehingga kasus kekerasan masih saja terjadi di sekolah.

Akar masalah
Akar masalah dari kasus seperti ini berjalin-kelindan dengan manajemen rekrutmen siswa, dan proses pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya. Terkait masalah pertama, kemungkinan ada sebagian siswa yang diterima bukan berdasarkan hasil seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Sebagian mereka ada yang masuknya melalui “jalur khusus” atau “jalan tikus”. Artinya, ada siswa yang tidak memenuhi persyaratan dipaksakan masuk, karena faktor kedekatan dengan pihak sekolah, karena anak pejabat, dan faktor lainnya.

Selain itu, patut dipertanyakan, jangan-jangan dalam tahapan rekrutmen calon siswa, sekolah tidak melakukan tes psikologi untuk mengidentifikasi secara mendalam bakat minat dan karakter siswa. Boleh jadi ada sebagian siswa yang dari aspek psikologis tidak layak lulus menjadi siswa, karena terindikasi berpotensi melakukan tindak kekerasan.

Adapun dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan aktivitas lainnya di sekolah, perlu ditelisik beberapa persoalan, yaitu: Pertama, tata tertib untuk menegakkan disiplin. Pola pendidikan seperti SUPM adalah pengasramaan. Biasanya di asrama itu ada senior dan junior. Senior ini mendominasi dan mengendalikan seluruh aktivitas asrama. Para junior biasanya harus tunduk kepada para senior, tidak boleh membantah, apalagi menantang. Pola hubungan yang terbangun di sekolah seperti ini adalah pola jenderal-kopral ala militer.

Superioritas senior inilah yang menjadi pemicu tindak kekerasan terhadap junior. Dampak buruknya adalah tumbuh suburnya sifat dendam junior terhadap senior. Jika tidak dapat melampiaskan dendam tersebut kepada seniornya, maka suatu saat mereka akan melakukan hal yang sama setelah mereka naik kelas menjadi senior. Kekerasan akhirnya menjadi kultur.

Kedua, lemahnya pola pengawasan yang diterapkan sekolah. Terjadi kasus seperti ini mengisyaratkan bahwa ada yang bermasalah dengan sistem kepengawasan sekolah. Pengawasan di sekolah ini bisa jadi hanya dilakukan dalam aktivitas tertentu terutama di ruang belajar. Sementara pengawasan di tempat lain seperti asrama, ruang praktik, dan ruang makan tidak ada sama sekali. Boleh jadi, pengawasan seperti asrama diserahkan kepada mereka yang senior. Ini bahaya karena kewenangan itu dapat disalahgunakan. Para senior akan bertindak melebihi kewenangan yang diberikan kepada mereka.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved