Opini

Antisipasi Tindak Kekerasan di Sekolah

HARIAN Serambi Indonesia (Rabu, 6/3/2019) menurunkan berita utama terkait tewasnya seorang siswa Sekolah Usaha

Antisipasi Tindak Kekerasan di Sekolah
SERAMBI/BUDI FATRIA
AYAH, Ibu, dan paman almarhum Rayhan Al Sahri, siswa SUPM Ladong, saat berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia, di Desa Meunasah Manyang PA, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Sabtu (9/3) 

Ketiga, sekolah terlalu fokus pada penempaan fisik dan lemah dalam pembinaan mental siswa. Sekolah melakukan penempaan fisik, menegakkan disiplin dan kemandirian, serta memberi sanksi yang bersifat fisik, seperti push up, squat jump, dan sanksi fisik lainnya.

Di sisi lain, aspek pembinaan mental sebagai core pendidikan terkadang diabaikan. Padahal aspek inilah yang harus diperkuat untuk penumbuhan karakter siswa. Di sinilah tempatnya untuk menanamkan nilai karakter kebaikan pada mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi tegas bukan keras, pemaaf bukan pendendam, berani bukan penakut, dan terbuka bukan tertutup.

Upaya antisipatif
Ke depan, semua pihak harus berkomitmen memutus mata rantai kultur kekerasan di sekolah. Untuk itu harus ada upaya antisipatif dari seluruh komponen pendidikan, terutama sekolah. Pertama, sekolah sebaiknya lebih selektif dalam menerima calon siswa. Lakukan seleksi sesuai prosedur dan hindari kolusi dan nepotisme agar siswa yang lulus benar-benar siswa yang berkualitas. Satu hal lagi, tes psikologi wajib bagi calon siswa untuk mengidentifikasi kepribadian mereka.

Kedua, terkait dengan proses pendidikan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sekolah, yakni; pertama, sesuai dengan bunyi pasal 8 Permendikbud tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Maka sekolah harus menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, membangun lingkungan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan, menjamin keamanan, dan wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) serta mensoyialisasikannya kepada orang tua/wali.

Aspek kedua adalah peningkatan peran kepengawasan sekolah. Sekolah dengan penerapan disiplin tinggi dengan sistem asrama, sangat rentan dengan tindak kekerasan. Untuk itu sistem kepengawasan harus ditingkatkan, baik di ruangan, asrama, tempat praktik, dan lain-lain. Pengawasan yang diserahkan kepada para senior sebaiknya didampingi oleh petugas khusus. Maka personel pengawas di sekolah harus diperbanyak sesuai dengan jumlah siswa. Fasilitas CCTV juga dapat dimanfaatkan untuk memantau aktivitas siswa, terutama di tempat yang rawan terjadinya tindak kekerasan.

Adapun aspek ketiga adalah memperkuat pembinaan mental siswa. Ada waktunya siswa dituntut tegas dan disiplin, tapi harus diupayakan jangan terkesan keras. Di samping penempaan disiplin, perlu dilakukan pendekatan psikologis agar siswa tidak tumbuh menjadi pribadi yang kejam dan keras. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling (BK) harus diperbanyak. Tidak cukup satu atau dua guru BK, tergantung pada jumlah siswanya. Idealnya, 10 orang siswa dibimbing oleh satu orang guru konselor. Peran mereka bukan hanya ketika siswa membuat masalah, tapi lebih dari itu terus menggali potensi, memotivasi, dan membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar.

Dengan beberapa upaya di atas, kiranya kasus kekerasan di sekolah seperti yang terjadi di SUPM tidak lagi terulang. Apa pun ceritanya, sekolah bukanlah pusat militerisasi dengan dalih menegakkan disiplin. Sekolah jenis apa pun itu, sejatinya diberdayakan sebagai pusat transmisi nilai-nilai kebaikan, transformasi pengetahuan, dan sebagai pusat pengembangan bakat minat siswa. Ingat konsep Ki Hajar Dewantara yang sering dikutip oleh Anies Baswedan, bahwa sekolah itu adalah taman yang menghadirkan rasa aman, nyaman, menyenangkan, dan sebagai tempat yang selalu dirindukan oleh siswanya.

* Dr. Johansyah, M.A., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Washliyah Aceh Tengah. Email: johan.arka@yahoo.co.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved