Salam

Dilarang Kampanye di Masjid, Mengapa?

Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, meminta seluruh pengurus masjid

Dilarang Kampanye di Masjid, Mengapa?
DOK KOMPAS.COM
JUSUF KALLA 

Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, meminta seluruh pengurus masjid se-Indonesia untuk tidak memberikan waktu dan tempat bagi pihak-pihak yang ingin berkampanye di masjid. Seruan itu khususnya disampaikan kepada pengurus DMI dan Perhimpunan Remaja Masjid (Prima). Pasal 280 ayat 1 huruf h UU tentang Pemilu menegaskan, para pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Kalla menjelaskan, larangan kampanye di masjid dan rumah-rumah ibadah lain sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut. “Karena ini (ada) undang-undang, ya sanksinya tentu sanksi undang-undang, dapat dilaporkan siapa kalau memang itu (terbukti melanggar), ke Bawaslu atau kemana bisa karena ini (aturan) undang-undang,” tambahnya.

Tidak hanya kampanye di tempat ibadah saja yang dilarang, tetapi juga kegiatan seperti menempel stiker dan pemasangan alat peraga kampanye juga tidak boleh dipasang di halaman meunasah dan masjid-masjid. Jadi, bukan cuma di dalam atau dinding meunasah dan masjid, tapi di halamannya saja tidak boleh. Di Aceh, belakangan ini banyak alat peraga capres dan caleg yang sudah dibersihkan dari tempat-tempat terlarang. Termasuk di antaranya dari halaman sejumlah masjid dan meunasah.

Dilihat dari fungsinya, masjid dan meunasah memang tak pantas untuk tempat kegiatan politik praktis, seperti kampanye capres, calon gubernur, calon bupati/wali kota, atau calon anggota dewan. Sebab, sesungguhnya masjid dan meunasah bagi umat muslim adalah tempat ibadah. Singkat kata, semua kegiatan yang berlangsung di masjid berkaitan langsung dengan agama Islam. Meski masih ada kontroversi, tapi undang-undang sudah secara tegas melarang kampanye di tempat-tempat ibadah.

Doktor Ilmu Politik UIN Jakarta, Iding Rasyidin menyatakan Islam politik di Indonesia berharap para politikus tidak memainkan sentimen agama dalam berpolitik. “Tapi juga perlu membicarakan isu sosial kemasyarakatan di luar tempat ibadah. Misalnya ada isu-isu nasional tentang buruh dan ekonomi, seharusnya partai Islam bersuara dalam perspektif Islam seperti apa. Selama ini kan tidak kelihatan,” kata Iding yang juga Deputi Direktur The Political Literation Institute. Artinya, jika mau bicara politik, terutama politik praktis, silakan di luar tempat ibadah.

Oleh sebab itu, kita sependapat dengan Jusuf Kalla, bahwa para pengurus masjid jangan memberi kesempatan bagi berlangsungnya kampanye di dalam rumah-rumah Allah Swt. Terus terang, di musim Pilkada provinsi maupun kabupaten/kota, banyak kontestan dengan segala kedudukannya mendapat kesempatan tampil di mimbar-mimbar masjid meski namanya bukan kampanye. Hal-hal seperti itulah yang diserukan Jusuf Kalla supaya tidak terjadi lagi.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved