Haji Uma Sampaikan Aspirasi Terkait Kebutuhan Pembukaan Rute Pelayaran Aceh-Penang

Haji Uma meminta pemerintah pusat mendukung aspirasi daerah terkait prospek pembukaan rute pelayaran laut dari Krueng Geukuh Aceh Utara ke Penang.

Haji Uma Sampaikan Aspirasi Terkait Kebutuhan Pembukaan Rute Pelayaran Aceh-Penang
Dok H Uma
Haji Uma berbicara pada Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019). 

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman alias Haji Uma meminta pemerintah pusat mendukung aspirasi daerah terkait prospek pembukaan rute pelayaran laut dari Krueng Geukuh Aceh Utara ke Penang, Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Haji Uma pada Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V komplek Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

"Saat ini jalur transportasi Aceh ke Malaysia hanya melalui rute transportasi udara. Di sisi lain tingginya angka kunjungan wisatawan malaysia dan angka kunjungan warga Aceh ke Penang sangat tinggi. Adanya jalur transportasi laut yang menghubungkan Penang ke wilayah tengah Aceh ini sangat dibutuhkan", ujar Haji Uma.

Menurut Haji Uma, jalur transportasi laut yang menghubungkan Aceh ke Malaysia akan sangat positif bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi Aceh.

Untuk itu, ia berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dapat mengakomodir dan merealisasikan aspirasi dari masyarakat Aceh ini.

Baca: Pria yang Dimarahi Prabowo Karena Dorong Emak- emak Minta Maaf, Luruskan Hoaks yang Beredar

Baca: Nikahi Wanita Indonesia, Bule Inggris Jatuh Miskin, Ternyata Istrinya Gunakan Uang Untuk Ini

Baca: Perkosa Penumpang Masih Bawah Umur di Semak-semak, Tukang Ojek Ini Ditangkap Polisi

Pada Sidang Paripurna DPD RI tersebut, Haji Uma juga menyampaikan sejumlah hal lain yang merupakan hasil penyerapan aspirasi di daerah.

Salah satunya terkait tumpang tindih ranah tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dalam pelaksanaan di lapangan mereduksi tugas dan wewenang Syahbandar dalam otoritas pelayaran.

"Terkait tumpang tindih pelaksanaan wewenang antara Bakamla dan Syahbandar, sinergisasi antarlembaga sangat penting. Di samping itu perlu adanya evaluasi dan tata kelola terhadap persoalan ranah tugas dan kewenangan secara lebih spesifik dan tegas untuk menghindari tumpang tindih kepentingan dalam penegakan hukum di laut," ungkap Haji Uma.

Selain itu, ia juga meminta Kementerian Perhubungan untuk memberi perhatian terhadap peningkatan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan penguatan SDM Dinas Perhubungan di daerah.

Terutama terkait uji KIR dan alat timbang kenderaan yang berdasar hasil temuan banyak tidak berfungsi aktif karena terkendala fasilitas pendukung dan minimnya kompetensi SDM terkait.(*)

Penulis: Saiful Bahri
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved