Biar tak Jadi Penonton di Daerah Sendiri, Pemerintah Aceh Minta Kontraktor Tingkatkan Kualitas Kerja

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Aceh menggelar rapat kerja provinsi di Hotel Permatahati, Banda Aceh, Kamis (14/3/2019).

Biar tak Jadi Penonton di Daerah Sendiri, Pemerintah Aceh Minta Kontraktor Tingkatkan Kualitas Kerja
STAF Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir Iskandar Syukri MT, berpose bersama Forkopimda Sabang dan Manajer PT SGE, sejenak pengeboran perdana Panas Bumi Sabang di Desa Jaboi, Rabu (30/5/2018). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Aceh menggelar rapat kerja provinsi di Hotel Permatahati, Banda Aceh, Kamis (14/3/2019).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Iskandar Syukri yang mewakili Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Dalam sambutannya, Iskandar meminta Inkindo untuk menyiapkan kualitas dan kapasitas anggotanya dalam membantu pemerintah dari segi pembangunan agar tidak menjadi penontong di daerah sendiri.

“Kita tidak ingin perusahaan luar yang memegang peran di Aceh. Sudah sepatutnya kita meningkatkan kualitas dan skil untuk menunjang sektor pembangunan di Aceh,” katanya.

Dia menyampaikan, Pemerintah Aceh telah menggelontorkan dana Rp2,2 triliun dalam APBA 2019 untuk jasa konstruksi. Peluang ini, kata Syukri, harus bisa dimanfaatkan oleh perusahaan konstruksi lokal.

Baca: Inkindo Minta Pemerintah Aceh Berdayakan Kontraktor Lokal

Baca: 64 Kontraktor Setorkan Infaqnya ke Baitul Mal Aceh Tenggara

Baca: PIM Dituding ‘Matikan’ Kontraktor Lokal

Baca: Proyek Desa Dikerjakan Kontraktor, Warga Protes

“Ini peluang yang sangat besar bagi perusahaan yang bergerak dalam bidag jasa konsultan,” ungkap dia.

Menurut Syukri, bukan regulasi yang dibutuhkan saat ini, tapi keterampilan skill. Kualitas proyek yang dikerjakan, jelas Syukri, sangat penting diperhatikan oleh perusahaan. Apalagi Aceh sebagai daerah rawan bencana.

Sebelumnya, Ketua Inkindo Aceh, Jamaluddin ST

meminta Pemerintah Aceh memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal guna ikut serta dalam proses pembangunan daerah. Jangan sampai kontraktor lokal menjadi pemain cadangan atau penonton.  

"Kita ada anggota aktif sebanyak 223 perusahaan. Kalau diberi kesempatan oleh pemerintah untuk mengerjakan pembangunan, insyallah sanggup," kata Jamaluddin.

Dia juga mendesak Gubernur Aceh untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dengan adanya Pergub, maka perusahaan konsultan konstruksi yang kecil akan mendapat perhatian yang sama.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved