Salam

Jangan-jangan Aset BPKS Ada yang Fiktif

Aset tanah milik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) ternyata banyak yang tidak jelas

Jangan-jangan Aset BPKS Ada yang Fiktif
FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIS DKS, Makmur Ibrahim (tengah) menyerahkan SK sebagai Plt Kepala BPKS kepada Razuardi Ibrahim di Biro Humas dan Protokol Setda Aceh 

Aset tanah milik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) ternyata banyak yang tidak jelas. Selain belum memiliki sertifikat kepemilikan, juga banyak yang tidak diketahui pasti lokasinya. “Bagaimana kita mau menawarkan ke investor, tapi modal aset saja tidak bisa kita perlihatkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKS, Ir Razuardi MT, yang berjanji memprioritaskan pendataan aset di masa enam bulan penugasannya, sebab aset merupakan modal utama BPKS dalam menggaet investor.

Dari 1.300 persil (kapling) tanah milik BPKS, baru 300 persil yang disertifikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan sebanyak 252 persil sedang dalam proses. Razuardi ingin merapikan seluruh dokumen aset milik BPKS. “Setiap aset nanti memiliki buku yang isinya terdiri dari sertifikat tanah, luas tanah, peta, foto, hingga prospek investasi yang bisa dilakukan di lahan tersebut,” katanya.

Hal lain yang dilakukan BPKS adalah menjalin sinergitas dengan Pemerintah Kota Sabang dan Pemkab Aceh Besar. Sebab meskipun BPKS lembaga vertikal yang didanai APBN, tetapi statusnya hanyalah pengelola kawasan. “Sinergitas dengan pemerintah daerah itu mutlak, karena pemilik kawasan itu adalah pemerintah.”

Begitulah, BPKS yang didirikan di Sabang pada tanggal 18 Februari 2001 (dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 193/034 tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang) dalam perjalanannya menyimpan banyak catatan “miring”. Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 ini selama 18 tahun belum menjadikan kawasan ini sebagai titik pertumbuhan kegiatan perekonomian bagi masyarakat kawasan Sabang dan sekitarnya.

Pernyataan tentang aset-aset BPKS –terutama tanah yang surat dan lokasinya tidak jelas– bukanlah hal yang baru. Beberapa pejabat BPKS sebelumnya sudah sering mengungkap hal itu, akan tetapi tak ada yang bisa tuntas membereskannya. Lalu, munculnya kasus-kasus dugaan korupsi yang sebagian di antaranya sampai ke pengadilan, merupakan hal yang lain yang memperkuat dugaan bahwa pengelolaan dana dari Pusat oleh BPKS memang tidak efisien.

Dan, kenyataan banyak aset BPKS yang tidak memiliki dokumen dan tidak diketahui lokasinya juga menjadi hal yang wajar jika publik menduga-duga, jangan-jangan di antaranya ada aset fiktif. Pertanyaannya, mengapa bertahun-tahun hal itu bisa terjadi. Apa yang dilakukan oleh tim pemeriksa atau auditor pemerintah?

Oleh sebab itu, kali ini kita berharap pemerintah benar-benar menertibkan aset BPKS sehingga semuanya jelas. Jika memang ada yang fiktif, maka pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved