Salam

Jangan Biarkan Kecemasan Berkembang Jelang Pemilu

Pengamat politik dan pemerintahan di Aceh, Taufik A Rahim, mengatakan, hampir semua peserta pemilu

Jangan Biarkan Kecemasan Berkembang Jelang Pemilu
Berita palsu atau bohong (hoaks) kini banyak bertebaran di dunia maya.(KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN) 

Pengamat politik dan pemerintahan di Aceh, Taufik A Rahim, mengatakan, hampir semua peserta pemilu (parpol dan caleg) saat ini mengerahkan semua potensi, termasuk kemampuan finansialnya untuk memenangi Pemilu April 2019. Dinamika semacam ini dinilai tak menutup kemungkinan memunculkan kecurangan Pemilu. Oleh sebab itu, ia meminta penyelenggara untuk mewaspadai segala bentuk kecurangan dalam tahapan Pemilu 2019 hingga hari H nanti.

Sedangkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam kunjungannya di Medan Sumut, mengingatkan kita semua jangan lagi mudah terprovokasi berita-berita hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa. Hadi mengajak masyarakat untuk semakin lebih bersatu guna menjaga keutuhan negara.

Dua “warning” itu menggambarkan adanya kecemasan banyak pihak, terutama berkaitan dengan aktivitas menjelang Pemilu. Di satu sisi ada kecemasan munculnya kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahunan itu, di sisi lain dampak persaingan kontestan pemilu, berpotensi pula menimbulkan gesekan atau bahkan perpecahan dalam masyarakat. Salah satunya bisa disebabkan oleh kampanye hitam atau melalui penyebaran berita-berita hoaks.

Tentang kemungkinan kecurangan pemilu, Taufiq mengatakan, selama ini, penyelenggara serta pengawas pemilu fokus terhadap kecurangan secara manual. Padahal, menurutnya, pemilu saat ini menggunakan cara-cara elektronik dengan perhitungan suara menggunakan rumus algoritma yang diprogramkan secara otomatis. Namun, demikian kemungkinan terjadi error dalam pengalokasian suara sangat memungkinkan. Oleh sebab itu, menghadapi sistem dan program penghitungan otomatis ini, diperlukan pengawas-pengawas yang hebat.

“Hal ini hanya sebagai peringatan dan mewaspadai kecurangan. Karena praktik ini sudah masif dilakukan termasuk di Amerika Serikat. Karena potensi kecurangan dengan menggunakan cara-cara yang canggih ini mungkin saja berlaku serta dapat mencederai demokrasi politik,” kata akademisi Universitas Muhammadiyah tersebut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui adanya potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Namun, berbeda dengan sebelumnya, yakni pemerintah yang mendominasi kecurangan. “Sekarang parpol curang sendiri-sendiri, bayar sendiri, punya tim sendiri, kemudian ada KPU daerah yang tergoda dibayar. Bawaslunya pun ada,” ujarnya.

Namun demikian, ungkap Mahfud, potensi kecurangan tersebut bisa diatasi apabila KPU/KIP bisa bekerja optimal, sebab saat ini negara dianggap telah menyediakan instrumen yang lengkap dan independen dalam menyelenggarakan pemilu yang baik dan bermartabat. Lembaga penyelenggara pemilu ini sangat sulit didikte pihak lain.

Walau sudah mandiri, KPU/KIP tidak bisa bekerja seenaknya. Sebagai contoh, apabila KPU/KIP tidak menjalankan fungsinya secara baik, maka Bawaslu/Panwaslih akan menegur. Begitu pun apabila KPU dan Bawaslu keliru, ternyata masih ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang siap hadir mengawasi etik kedua penyelenggara tersebut. Yang menjadi “pengawas” lembaga-lembaga itu semua adalah mata dan hati kita. Kita akan membuka mata dan hati kita untuk terlaksananya pilpres dan pileg yang demokratis serta berkualitas. Dan, yang paling penting kita tak juga tak boleh menutup mata dan mulut kita terhadap hal-hal yang mencemaskan menjelang pemilu.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved