Opini

Disrupsi Layanan Kesehatan Era Milenial

DISRUPSI merupakan perubahan mendasar yang sifatnya destruktif, menggantikan seluruh cara kerja yang lama dengan sistim pembaruan digital

Disrupsi Layanan Kesehatan Era Milenial
(Dok. Vivo)
smartphone 

Oleh Teuku Yusriadi

DISRUPSI merupakan perubahan mendasar yang sifatnya destruktif, menggantikan seluruh cara kerja yang lama dengan sistim pembaruan digital berbasis teknologi yang membuat sesuatu dianggap lebih mudah, lebih murah dan berkembang secara dinamik. Namun dalam kenyataan justru masih banyak ditemukan permasalahan sosioekonomi yang terjadi.

Sebagian pihak mengatakan bahwa disrupsi adalah sebuah ancaman. Namun pihak lainnya pula mengatakan kondisi saat ini adalah suatu peluang. Era milenial, orang bergantung pada teknologi. Fenomena ini ditandai dengan munculnya dunia virtual dan sistem digital sebagai moda utama interaksi manusia.

Dinamika layanan kesehatan semakin hari kian bertambah pesat, seiring dengan persaingan globalisasi. Majunya digitalisasi membuat orang jadi lebih praktis berobat atau sekadar konsultasi dengan dokter.

Smartphone saat ini menjadi benda yang tak pernah ketinggalan dibawa pergi kemana pun dan menjembatani lingkup kesehatan. Adanya disrupsi sistem ini membuat dengan mudahnya seseorang dapat mengakses kebutuhan hidupnya, termasuk upaya menjalani hidup sehat.

Memasuki era baru
Sejak 1 Januari 2014, sistem layanan kesehatan memasuki era baru dengan dimulainya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai UU No.40 Tahun 2004, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara (UU No.24 Tahun 2011).

Per 1 Oktober 2018, jumlah peserta terdaftar Jamonan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sekat (JKN-KIS) 203.284.896 orang (77,62%) dari jumlah populasi masyarakat Indonesia yang saat ini mencapai 263.950.794. Namun fenomena kita saksikan, berbagai hambatan terus dihadapi BPJS-Kes, mulai dari penerapan sistem digitalisasi rujukan berjenjang, sistem kapitasi, pembatasan penggunaan obat, penerapan INA CBG’s, kebijakan yang cenderung tidak berpihak kepada praktisi kesehatan dan juga masyarakat.

Perbedaan sudut pandang dari multi-stakehoders serta penerapan regulasi yang masih menimbulkan konflik, sehingga perlu penataan kembali secara lebih terintegrasi. Peningkatan kerja sama lintas sektoral, antara pemerintah sebagai regulator, BPJS-Kes sebagai operator dan keterlibatan pihak terkait lainnya seperti DSJN, Asosiasi Klinik (ASKLIN), ARSADA, PERSI, Kementrian Keuangan, organisasi profesi dan lainnya menjadi suatu hal penting yang harus diakomodir dalam pelaksanaannya.

Reformasi menyongsong kehendak zaman adalah keniscayaan. Di ranah layanan publik, transformasi layanan konvensional ke arah digital menjadi suatu keharusan. Fenomena ini sebagai implikasi adanya disrupsi layanan kesehatan. Perkembangan teknologi yang berjalan cukup pesat menuntut kemampuan adaptasi dokter dan tenaga kesehatan lainnya agar siap menghadapi dinamika four point zero ini. Salah satunya tetap upgrade ilmu dan senantiasa bekerja berbasis sistem.

Permasalahan justru terjadi, pola sistem teknologi berbasis data, kurang mengikutsertakan sisi sosial kemanusiaan di dalamnya. Sehingga sisi humanis dan toleransi terabaikan. Mesin digital hanya bisa menjawab yes or no. Banyaknya tuntutan dan konflik merupakan side effect dinamisnya masyarakat terhadap perubahan.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved