Salam

Hubungan Wali Murid dengan Guru Harus Dekat

Menerapkan denda atau hukuman berupa keharusan membayar dalam bentuk uang akibat melanggar suatu aturan merupakan hal yang lazim terjadi

Hubungan Wali Murid  dengan Guru Harus Dekat
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs, dan siswa Menengah Atas (SMA) di Aceh Barat Daya (Abdya) mengikuti Harpa Fertival of Art Sport Religions, Education (Harfard) 2019, Senin (4/3/2019) di SMA Harapan Persada. 

Menerapkan denda atau hukuman berupa keharusan membayar dalam bentuk uang akibat melanggar suatu aturan merupakan hal yang lazim terjadi, termasuk bagi peserta didik/siswa pada lembaga atau institusi pendidikan di Aceh. Namun, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui fatwa terbarunya menetapkan bahwa penerapan sanksi finansial atau hukuman berupa materiel bagi peserta didik adalah haram.

Hal itu tertuang dalam Fatwa MPU Aceh tentang Sanksi Finansial (Uqubah Maliyah) bagi Peserta Didik dalam Perspektif Fikih. Berdasarkan Sidang Paripurna II Tahun 2019 MPU Aceh yang digelar 12-14 Maret 2019 di Aula MPU Aceh tersebut, difatwakan pula bahwa penerapan sanksi yang bersifat mendidik untuk pengembangan pengetahuan dan penegakan disiplin kepada peserta didik dibolehkan (mubah) atas kesepakatan kedua belah pihak.

Maraknya laporan masyarakat terkait sanksi finansial bagi siswa di berbagai sekolah dan dayah modern di Aceh adalah dasar bagi MPU untuk mengkaji dan mendalami persoalan itu hingga akhirnya mengeluarkan fatwa tersebut. “Sanksi finansial berupa keharusan membayar sejumlah uang atau membelikan suatu barang atas ketidakdisiplinan siswa seperti karena kamarnya acak-acakan, terlambat sekolah, telat shalat berjamaah, dan lain-lain, itu hukumnya haram,” kata Tgk Faisal Ali, Wakil Ketua MPU Aceh.

Dan, fatwa itu dikeluarkan setelah dikaji selama tiga hari dengan menggunakan segala referensi baik dari ulama terdahulu maupun undang-undang. Dan, kesimpulannya adalah tidak ada kewajiban memberikan sanksi kepada siswa. Pemberlakuan sanksi finansial bagi siswa, katanya, hanya akan membebani orang tua siswa itu, terlebih dari keluarga miskin. Maka dari itu, sanksi seharusnya diarahkan kepada hal yang meningkatkan kapasitas peserta didik, tidak memberatkan dia, dan diikat dengan kesepakatan antara wali peserta didik dengan pihak sekolah. “Sanksi terkait kedisiplinan siswa semestinya bisa dilakukan dengan menghafal surah pendek Alquran, membersihkan lapangan, menyapu, mencuci piring, dan hal yang bersifat edukatif lainnya,” kata dia.

Kewenangan lembaga pendidikan dalam urusan dengan pelajar-pelajar yang melakukan tindakan indisipliner, sekarang ini memang sangat terbatas. Guru-guru tak boleh sembarangan memberi sanksi fisik, seperti mencubit, menampar, dan semacamnya. Demikian juga seperti dijelaskan MPU tadi, memberi sanksi finansial juga tidak boleh, tapi harus yang bersifat edukatif atau mendidik.

Oleh sebab itu, dalam mendidik anak-anak, kini hubungan guru terutama para wali kelas dengan para wali murid harus dibangun sedekat mungkin. Sehingga, perkembangan prestasi dan tingkah laku anak di sekolah dan di rumah akan sama-sama diketahui oleh guru dan orang tua. Membuat grup wali kelas dengan wali murid di medsos adalah salah satu hal yang dapat mencegah timbulnya tindakan yang salah antara orang tua dan pihak sekolah. Nah?!

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved