Dana Sewa Mobil Bupati Aceh Barat Rp 420 Juta

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat dan DPRK setempat telah mengalokasikan anggaran di dalam APBK 2019

Dana Sewa Mobil Bupati Aceh Barat Rp 420 Juta
IST
RAMLI, Ketua DPRK Aceh Barat

MEULABOH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat dan DPRK setempat telah mengalokasikan anggaran di dalam APBK 2019 sebesar Rp 420 juta/tahun untuk dana sewa mobil dinas/jabatan untuk bupati setempat. Pengalokasian dana sewa Rp 35 juta/bulan itu karena tahun ini belum dilakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Ramli MS yang terpilih lagi memimpin kabupaten itu.

Diperoleh informasi Kamis kemarin bahwa anggaran sewa mobil jabatan untuk bupati tertuang di dalam buku APBK 2019 serta dalam buku Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63/2018 tentang Penjabaran APBK 2019. Anggaran untuk sewa mobil jabatan diplot pada pos anggaran Sekdakab. Ternyata, dana yang diplot itu Rp 35 juta/bulan (Rp 420 juta/tahun) untuk tahun anggaran 2019. Nominal Rp 35 juta/bulan juga sama diplot dalam perubahan tahun 2018 yang waktu itu hanya untuk tiga bulan Rp 105 juta (Oktober-Desember 2018).

Sementara itu, untuk Wakil Bupati (Wabup) Banta Puteh Syam tidak dialokasikan anggaran sewa mobil dalam APBK karena masih menggunakan mobil dinas lama jenis Pajero Sport yang pernah digunakan wabup terdahulu. Sedangkan mobil Pajero Sport yang pernah digunakan bupati terdahulu tidak digunakan lagi oleh bupati saat ini. Ia justru menggunakan mobil Land Cruiser milik pribadi yang didum beberapa tahun lalu.

Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE kepada wartawan kemarin mengaku bahwa dalam pembahasan APBK 2019 tidak muncul item sewa mobil jabatan untuk kepala daerah. Namun, tiba-tiba ketika buku sudah dicetak tertera angka sekitar Rp 420 juta/tahun. “Nominal yang diplot itu terlalu besar. Itu hampir sama dengan membeli sebuah mobil dinas baru,” kata Ramli SE.

Ia sarankan kepala daerah sebaiknya menggunakan mobil dinas yang pernah digunakan bupati sebelumnya. Selain itu, DPRK juga siap mengesahkan anggaran untuk pengadaan mobil dinas bupati, tetapi nilai yang diusulkan oleh eksekutif tidak terlalu besar seperti yang pernah diajukan ketika perubahan 2018 silam hingga Rp 1,7 miliar. “Kalau anggaran yang diusul di bawah nilai 1 miliar rupiah tentu akan disetujui karena dibenarkan oleh aturan,” katanya.

Wakil Ketua DPRK, Usman yang ditanyai terpisah kemarin mengaku dalam pembahasan pernah diminta oleh eksekutif untuk dialokasikan anggaran untuk biaya sewa mobil dinas bagi bupati karena tidak ada pembelian/pengadaan mobil dinas baru dalam tahun 2019. Namun, waktu itu angka yang diharapkan tidak terlalu besar. “Bapak tidak ingat berapa besarannya. Memang pernah mereka (eksekutif) minta untuk biaya sewa mobil,” katanya.

Menurut Usman, dana untuk sewa mobil jabatan bupati dibolehkan dalam aturan karena sebagai kepala daerah. Namun, kalau nominalnya Rp 420 juta per tahun tentu sangat besar dan hampir sama dengan membeli mobil baru. “Nanti akan kita lihat lagi. Kalau terlalu tinggi akan kita sampaikan ke eksekutif,” ujar Wakil Ketua DPRK Aceh Barat itu.

Kabag Umum Setdakab Aceh Barat, Dedy Gunawar dimintai komentarnya, kemarin terhadap dana sewa mobil jabatan untuk bupati mengaku belum dapat memberikan komentar. Ia mengaku baru pulang perjalanan dinas dari luar kota serta belum mengetahui terhadap anggaran sewa mobil jabatan. “Saya belum bisa berkomentar. Saya belum tahu,” kata Dedy dihubungi melalui HP kemarin. (riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved