Anggaran Sewa Mobil Bupati jangan Tumpang Tindih

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat meminta anggaran daerah yang telah dituangkan dalam APBK 2019 pada Setdakab

Anggaran Sewa Mobil Bupati jangan Tumpang Tindih
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Ratusan mobil dinas jajaran Pemkab Abdya dikumpulkan di lapangan Persada Blangpidie, Desa Keude Siblah, Jumat (29/9/2017) sore. 

MEULABOH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat meminta anggaran daerah yang telah dituangkan dalam APBK 2019 pada Setdakab untuk kegiatan penyewaan mobil kepala daerah (bupati) supaya dihindari terjadinya tumpang tindih. “Setelah kami lihat, pada pos anggaran terdapat jumlah keseluruhan dana Rp 622 juta/tahun,” kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra kepada Serambi, Jumat (22/3).

Edy merincikan, dari jumlah dana Rp 622 juta/tahun itu, untuk menyewa mobil dinas/jabatan kepala daerah (bupati) sebesar Rp 420 juta/tahun, dan sisanya sekitar Rp 202 juta/tahun untuk beberapa poin lain kegiatan kendaraan kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Jadi, kita harapkan dana yang diplot untuk menyewa tidak lagi diambil dari pos sisa dana tersebut,” ujarnya.

Dijelaskannya, pada anggaran Rp 202 juta/tahun tertuang rincian untuk kegiatan perawatan kendaraan dinas/jabatan bupati dan wakil bupati, jasa servis kendaraan, onderdil kendaraan, biaya BBM/pelumas, dan biaya membayar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). “Dalam aturan dibenarkan adanya alokasi dana penyewaan mobil jabatan. Tentu untuk mendukung mobilitas pimpinan daerah yang setiap hari harus mendengarkan aspirasi rakyat,” ulasnya.

Namun begitu, Edy mendorong, Pemkab Aceh Barat menyampaikan secara terbuka alokasi anggaran itu sehingga menjadi jelas. Demikian juga terhadap mobil yang disewa untuk bupati dengan anggaran tersebut diterangkan jenis apa saja sehingga semuanya menjadi terang benderang. “Pemkab bisa melihat aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor, dinas, dan operasional jabatan di dalam negeri,” papar Edy.

Di lain hal, GeRAK turut mempertanyakan soal pernyataan anggota DPRK Aceh Barat yang mengaku tidak tahu soal nominal anggaran terhadap penyewaan mobil jabatan untuk bupati. Sebab itu, sarannya, DPRK perlu memanggil eksekutif dan duduk kembali membahas soal anggaran sebesar Rp 420 juta/tahun untuk sewa mobil kepala daerah tersebut.

TP2D mendukung
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemkab Aceh Barat, Ansari Hamzah dalam keterangannya kepada Serambi, Jumat kemarin, menyatakan, dukungan terhadap alokasi anggaran untuk penyewaan mobil bupati. “Sewa mobil dinas untuk bupati sudah sesuai tata tertib anggaran APBK yang berlaku,” jelas Ansari Hamzah.

Seperti diberitakan kemarin, Pemkab Aceh Barat dan DPRK setempat telah mengalokasikan anggaran di dalam APBK 2019 sebesar Rp 420 juta/tahun untuk dana sewa mobil dinas/jabatan bagi bupati setempat. Pengalokasian dana sewa Rp 35 juta/bulan itu karena tahun ini belum dilakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Ramli MS yang terpilih lagi memimpin kabupaten tersebut.

Sedangkan, untuk Wakil Bupati (Wabup) Banta Puteh Syam tidak dialokasikan anggaran sewa mobil dalam APBK karena masih menggunakan mobil dinas lama jenis Pajero Sport yang juga pernah digunakan wabup terdahulu. Sebaliknya, Pajero Sport yang pernah digunakan Bupati Ramli MS dulu kini tidak digunakan lagi. Ia justru menggunakan Land Cruiser milik pribadi yang didum beberapa tahun lalu.(riz)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved