Ribuan Nelayan Abdya tak Punya Asuransi

Ribuan nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tidak mempunyai asuransi

Ribuan Nelayan Abdya tak Punya Asuransi
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Nelayan menaikkan perahu robin atau perahu mesin ke atas pantai Ujung Serangga, Susoh, Abdya, Selasa (15/5/2018), kemudian menutupnya dengan terpal dari bahan plastik. Mereka tidak menangkap ikan selama tiga hari sejak Rabu (16/5/2018) hari ini sampai beberapa hari awal Ramadhan. Sebagian nelayan akan beraktivitas kembali pada Sabtu mendatang. 

BLANGPIDIE - Ribuan nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tidak mempunyai asuransi. Hal tersebut dipicu kurangnya kesadaran nelayan untuk mengurus asuransi dan terbatasnya kuota bantuan asuransi nelayan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Informasi yang diperoleh Serambi, kuota asuransi yang diberikan untuk nelayan Abdya pada tahun 2019 hanya 498 orang, sedangkan jumlah nelayan di Abdya mencapai 5.000 orang. Selain itu, asuransi yang diberikan hanya berlaku satu tahun, sehingga bagi nelayan yang ingin memperpanjang asuransi yang mereka terima tahun lalu, harus membayar premi antara Rp 75.000 hingga Rp 175.000 per tahun.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Abdya, Asnir Agus SPi membenarkan, bahwa ribuan nelayan di Abdya tak berasuransi. “Iya, dengan sistem hanya berlaku satu tahun, ini membuat masyarakat bingung,” ujar Asnir Agus SPi didampingi Kabid Kelautan DKP Abdya, Susan Kurniawan SPi.

Terlebih, jelasnya, pihak Jasindo dalam melakukan pendataan nelayan tidak melibatkan pihak dinas. Akibatnya, ada nelayan dari Aceh Selatan dan Aceh Barat masuk dalam kuota asuransi di Abdya. “Kita tidak tahu kok bisa seperti ini. Ini kan sangat merugikan kita, bahkan sempat salah alamat, orangnya tinggal di Suak, tapi alamat di Susoh. Karena tidak sinkron, maka tidak bisa diklaim,” sebutnya.

Asnir menerangkan, asuransi itu diberikan kepada seluruh nelayan, namun kuota klaim asuransi setiap tahunnya harus dibatasi setiap kabupaten. Sebab, jika tidak dibatasi dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik dan rawan terjadi kecemburuan sosial. “Jika yang musibah masuk dalam kuota asuransi, maka asuransi mereka dapat klaim. Tapi, bagi nelayan yang tidak masuk kuota bagaimana? Kan kasihan keluarganya, makanya kami berharap sistemnya ini harus dievaluasi,” ungkapnya.

Ia mengakui, bahwa persoalan tidak bisa klaim asuransi itu sudah berulangkali terjadi. Pada tahun 2017, dari sejumlah kasus yang terjadi, hanya enam orang yang bisa diklaim. “1 orang dari Susoh, 5 orang dari Setia. Besaran klaimnya Rp 160 juta per orang,” sebutnya.

Dia merincikan, bagi nelayan yang memegang kartu asuransi tersebut, jika meninggal atau kecelakaan di laut, maka ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp 200 juta, dan jika meninggal di darat dan meninggal dunia biasa akan mendapat Rp 160 juta. “Jika kecelakaan dan tidak bisa bekerja atau cacat tetap, maka mereka akan mendapat Rp 100 juta, sementara nelayan yang sakit akan diberikan santunan Rp 20 juta,” beber Asnir.(c50)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved