Kadisdikbud dan Kepala TK Disanksi

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada Kepala Dinas Pendidikan

Kadisdikbud dan Kepala TK Disanksi
SERAMBINEWS.COM/KHALIDI
Wali Kota Subulussalam H Merah Sakti SH 

* Terbukti Langkar Kode Etik ASN

SUBULUSSALAM - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) serta dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Subulussalam. Pemberian hukuman tersebut karena ketiga ASN itu telah melanggar kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana surat rekomendasi KASN Nomor B 820/KASN/3/2019 tanggal 12 Maret 2019.

Surat rekomendasi KASN ini ditujukan kepada Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti sebagai pejabat pembina kepegawaian dan bersifat segera. Adapun ketiga ASN yang direkomendasikan dikenai sanksi hukuman sedang tersebut masing-masing, Irwan Yasin (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), dan Darmawati Ismail, serta Sabariah (Keduanya kepala Taman Kanak-Kanak (TK). Rekomendasi KASN ini merupakan hasil kajian atas laporan Bawaslu Subulussalam Nomor 001/TM/PL/Kot/01.02/XII/2018 tanggal 9 Januari 2019. Sesuai laporan Bawaslu Subulussalam disebutkan, Kadisdikbud kedua kepala TK itu diduga melanggar kode etik ASN terkait pelanggaran netralitas Pemilu 2019.

“Pelanggaran netralitas itu karena ketiga ASN ini telah berfoto bersama dengan pose yang menunjukkan dukungan untuk calon legislatif tertentu. Hasil kajian memang ditemukan bukti foto ketiga ASN dengan Hj Sartina, calon anggota DPRA Dapil 9 dari Partai Golkar. Foto itu menunjukkan pose tangan tiga jari sesuai nomor urut sang caleg,” demikian isi surat KASN sebagaimana kopiannya yang turut diterima Serambi, Minggu (24/3).

KASN menyatakan jika tindakan foto dengan pose tiga jari bersama sang caleg bernomor urut tiga merupakan pelanggaran sebagai politik praktis. Sebab, ASN atau PNS dilarang melakukan perilaku yang menunjukkan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam surat edaran KASN, Mendagri, dan Menpan RB.

“Saudara Irwan Yasin (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Sabariah (Kepala TK Alamin), dan Darmawati Ismail (Kepala TK Bina Insani) yang masih aktif seharusnya sudah memahami bahwa tindakannya berpotensi melanggar ketentuan Peraturan Perundangan dan seharusnya menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tidak melakukan politik praktis,” tulis rekomndasi KASN.

Atas tindakan itu, KASN meminta Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti melaksanakan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ketiga ASN tersebut dengan mengacu kepada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. KASN pun memberikan batas waktu pemberian sanksi hukuman ini selama 14 hari sejak diterimanya rekomendasi.

Dalam surat itu, KASN turut mencantumkan ancaman jika rekomendasinya tidak ditindaklanjuti. Disebutkan, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan perundang-undangan. Selain kepada Mendagri RI, surat rekomendasi KASN juga ditembuskan kepada MenPAN RB, KPU RI, Bawaslu Aceh, serta Bawaslu Kota Subulussalam.

Untuk diketahui, netralitas ASN dan aparatur desa diatur dalam Pasal 282, dan Pasal 283 ayat 1 dan 2, serta Pasal 494 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagi yang melanggar bisa dikenakan sanksi dengan ancaman hukumannya satu sampai enam bulan kurungan penjara.

Sanksi lainnya antara lain diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 a quo yang berbunyi, dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, serta kepala desa/lurah, dan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dalam politik praktis. Sedangkan dalam Pasal 189 UU Nomor 8 Tahun 2015 a quo disebutkan, bagi yang melanggar dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 6 juta.

Selain sanksi tersebut, sanksi kedisiplinan ASN juga akan diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Bisa diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat maupun pencopotan jabatan, bahkan sanksi terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH). Jika mengacu pada Pasal 7 UU Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.(lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved