Opini

Kampanye Terbuka

MULAI 24 Maret hingga 13 April mendatang, seluruh peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 diberikan

Kampanye Terbuka
KOLASE/SERAMBINEWS.COM
Kolase lokasi kampanye Pemilu 2019 dan parpol peserta Pemilu 2019. 

Oleh Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi dan Said Syahrul Rahmad

MULAI 24 Maret hingga 13 April mendatang, seluruh peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 diberikan kesempatan melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum atau kampanye terbuka. Kampanye terbuka berbeda dengan metode kampanye lainnya, di mana hanya peserta pemilu yang terdiri dari partai politik, calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat melakukan kampanye, dan waktunya pun sudah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Pada kampanye rapat umum ini selain sudah terjadwalkan siapa yang akan berkampanye, juga lokasinya sudah ditentukan. Tidak boleh dengan bebas melakukan kampanye sebagaimana metode kampanye lainnya (seperti rapat terbatas maupun tatap muka). Kampanye Rapat Umum (KRU) dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau di tempat terbuka lainnya dengan memperhatikan daya tampung tempat. Kampanye Terbuka (KT) atau KRU dimulai paling cepat pukul 09.00 (pagi) dan harus berakhir pukul 18.00 (sore).

Kegiatan KRU harus menghormati hari dan waktu ibadah di lokasi kampanye. Sebelum kampanye, peserta pemilu wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat (paling kurang di tingkat Polres) dengan tembusan kepada KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih masing-masing wilayah sesuai tingkatannya. Isi surat pemberitahuan mencakup informasi hari kampanye, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pelaksana dan/atau tim kampanye, perkiraan jumlah peserta, dan nama penanggung jawab.

Di lokasi KRU dapat dipasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang terdiri dari baliho, spanduk, dan/atau umbul-umbul dengan ukuran yang sudah ditentukan. Tidak dibenarkan di APK peserta pemilu menulis kata-kata atau kalimat yang berbau SARA, menghina, memprovokasi atau mengadu domba, hoaks, menghasut, dan mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk negara.

Petugas kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye dan menunjukkan satu orang atau lebih koordinator lapangan. Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari peserta pemilu yang bersangkutan. Peserta KRU yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada kepolisian dan tidak melanggar peraturan lalu lintas.

Materi dan etika kampanye
Pada saat kampanye peserta pemilu dapat menyampaikan materi kampanye yang meliputi penyampaian visi, misi, program, dan/atau citra diri. Materi kampanye harus: (1) menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD Tahun 1945; (2) menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; (3) meningkatkan kesadaran hukum; (4) memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; (5) menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan (6) menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

Materi kampanye juga harus disampaikan dengan cara yang sopan dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum. Pada saat kampanye juga harus tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum. Demikian juga harus bernilai edukasi, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan pemilih. Kemudian bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain, dan materi kampanye disampaikan tidak bersifat provokatif.

Larangan dan sanksi hukum
Pasal 280 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) menegaskan beberapa larangan dalam kampanye, sebagai berikut: (1) memersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, dan bentuk NKRI; (2) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; (3) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; (4) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; (5) mengganggu ketertiban umum;

(6) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain; (7) merusak dan/atau menghilangkan APK peserta pemilu; (8) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; (9) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan (10) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved